Polri Belum Telisik Aliran Dana Joko Tjandra ke Brigjen Prasetijo

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo (tengah) memberikan keterangan terkait dicopotnya jabatan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Korwas) PPNS Bareskrim Polri dari Brigjen Pol Prasetijo Utomo dalam upacara di Mabes Polri, Jakarta, Kamis 16 Juli 2020. Polri secara resmi mencopot Brigjen Pol Prasetijo Utomo dari jabatannya dalam rangka pemeriksaan terkait kasus surat jalan buronan Djoko Soegiharto Tjandra. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

    Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo (tengah) memberikan keterangan terkait dicopotnya jabatan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Korwas) PPNS Bareskrim Polri dari Brigjen Pol Prasetijo Utomo dalam upacara di Mabes Polri, Jakarta, Kamis 16 Juli 2020. Polri secara resmi mencopot Brigjen Pol Prasetijo Utomo dari jabatannya dalam rangka pemeriksaan terkait kasus surat jalan buronan Djoko Soegiharto Tjandra. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO.CO, Jakarta - Bareskrim Polri belum berencana mengusut dugaan aliran dana kepada Brigadir Jenderal Prasetijo Utomo dalam waktu dekat. Ia dicurigai menerima gratifikasi lantaran membantu Joko Tjandra kabur.

    Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri Komisaris Besar Ahmad Ramadhan mengatakan, pihaknya saat ini masih fokus menyidik dugaan tindak pidana Prasetijo.

    "Sekarang masih berkisar pada proses keterlibatan kuat atau tidak untuk kasus yang saya bilang tadi, pemalsuan surat dan penyalahgunaan jabatan," ujar Ahmad dalam siaran pers pada Jumat, 24 Juli 2020.

    Kendati demikian, Ahmad berjanji Polri akan menyelesaikan tuntas perkara Prasetijo dan Joko Tjandra, meski secara bertahap. "Nanti kan berkembang terus (ke dugaan gratifikasi)," kata Ahmad.

    Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo pun telah membentuk tim khusus untuk mengusut seluruh dugaan pidana Prasetijo Utomo.

    "Terdiri dari Direktorat Tindak Pidana Umum, Direktorat Tindak Pidana Siber, Direktorat Tindak Pidana Korupsi, dan Divisi Profesi dan Pengamanan, untuk memproses tindak pidana yang tentunya akan kami dapatkan. Mulai dari pemalsuan surat, penggunaan wewenang, termasuk aliran dana baik di Polri maupun yang terjadi di tempat lain," kata Listyo di Mabes Polri pada Kamis, 16 Juli 2020.

    Prasetijo resmi dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri setelah terbukti mengeluarkan surat jalan untuk Joko Tjandra pada Juni lalu. Ia juga terbukti memfasilitasi pembuatan surat bebas Covid-19 atas nama Joko Tjandra. Ia kini telah dimutasi sebagai Perwira Tinggi Pelayanan Masyarakat dan ditahan selama 14 hari.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPU Tetapkan Aturan Baru Perihal Kampanye Pilkada Serentak 2020

    Pilkada Serentak 2020 tetap dilaksanakan pada 9 September pada tahun yang sama. Untuk menghadapi Covid-19, KPU tetapkan aturan terkait kampanye.