KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Muara Enim ke Rutan Palembang

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua KPK Nurul Gufron didampingi Deputi Bidang Penindakan KPK Brigjen Pol Karyoto (kiri) dan Juru Bicara, Ali Fikri menyampaikan keterangan pers tentang penahanan mantan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019 di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 22 Juli 2020. KPK menahan 11 tersangka mantan anggota DPRD Sumatera Utara terkait kasus suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Ketua KPK Nurul Gufron didampingi Deputi Bidang Penindakan KPK Brigjen Pol Karyoto (kiri) dan Juru Bicara, Ali Fikri menyampaikan keterangan pers tentang penahanan mantan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019 di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 22 Juli 2020. KPK menahan 11 tersangka mantan anggota DPRD Sumatera Utara terkait kasus suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, JakartaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi mantan Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Elfin MZ Muchtar ke Rutan Klas I Palembang. Eksekusi ini berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

    Pelaksana tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan Jaksa Eksekusi KPK Rusdi Amin pada Kamis kemarin telah melaksanakan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang No. 33/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN. Plg tanggal 28 April 2020 atas nama terpidana Elfin MZ Muchtar

    "Dengan cara memasukkan terpidana ke Rumah Tahanan Negara Klas I Palembang untuk menjalani pidana penjara selama 4 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan," ucap Ali dalam keterangannya, Jumat, 24 Juli 2020.

    Ia mengatakan terpidana Elfin telah diputus dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun dan denda sejumlah Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan.

    Selain itu, adanya kewajiban untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp2,365 miliar dengan ketentuan apabila tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka di ganti dengan pidana penjara selama 8 bulan.

    "Terpidana saat ini juga telah melunasi pembayaran denda sejumlah Rp200 juta dan secara bertahap membayar uang pengganti sejumlah Rp600 juta dari total kewajiban sejumlah Rp2,365 miliar," kata Ali.

    Ia mengatakan KPK akan terus menyelesaikan penuntasan perkara tindak pidana korupsi dengan berorientasi pada upaya memaksimalkan pemulihan hasil korupsi atau asset recovery.

    Elfin sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut menjadi perantara Bupati Muara Enim nonaktif Ahmad Yani dalam mengatur pembagian uang fee proyek di Kabupaten Muara Enim.

    Ia terbukti menerima suap dari kontraktor Robi Okta Fahlefi berupa uang tunai sebesar Rp1 miliar, tanah senilai Rp2 miliar di wilayah Tangerang, dan sepasang sepatu basket seharga Rp25 juta.

    Elfin memiliki peran sebagai kaki tangan Ahmad Yani yang menghubungkannya dengan Robi Okta Pahlevi untuk mengambil peran pelaksana 16 proyek jalan senilai Rp130 miliar yang berasal dari dana aspirasi DPRD Muara Enim Tahun Anggaran 2019.

    Dalam perkara tersebut, Ahmad Yani telah divonis 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, ia juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp2,1 miliar subsider 8 bulan penjara.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    7 Manfaat Telur Ayam Kampung

    Sejumlah manfaat terlur ayam kampung dapat diperoleh oleh mereka yang mengkonsumsinya. Salah satunya, secara tak langsung menurunkan berat badan.