Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Adian Napitupulu Sebut Semua Komisaris dan Direksi BUMN Titipan

image-gnews
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Adian Napitupulu (kanan) dalam acara bincang santai di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Kamis, 23 Juli 2020. TEMPO/Budiarti Utami Putri.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Adian Napitupulu (kanan) dalam acara bincang santai di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Kamis, 23 Juli 2020. TEMPO/Budiarti Utami Putri.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu mengatakan semua orang yang menempati jabatan komisaris dan direksi BUMN atau Badan Usaha Milik Negara adalah titipan. Adian menyebut ada sekitar 6.000-7.200 komisaris dan direksi dari seluruh perusahaan pelat merah di Tanah Air, baik perusahaan induk, anak perusahaan, hingga cucu perusahaan BUMN.

"Dari enam ribu sampai tujuh ribu dua ratus komisaris dan direksi BUMN itu menurut saya semua titipan," kata Adian di bilangan Kemang, Jakarta Selatan, Kamis, 23 Juli 2020.

Angka 6.000-7.200 komisaris dan direksi BUMN itu merujuk pada pernyataan Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin pada Maret lalu yang dikutip media massa. Menurut Budi, jumlah perusahaan BUMN dari induk hingga cucu berkisar 1.000-1.200.

Adian mengatakan direksi dan komisaris BUMN titipan sebab selama ini tak pernah ada jalur atau lowongan bagi orang banyak untuk mendaftar. Artinya, ujar dia, tidak setiap orang memiliki akses untuk menduduki jabatan tersebut.

"Enggak ada lowongan kerjanya. 'Dibutuhkan lowongan BUMN A, membutuhkan komisaris dan direksi. Yuk ramai-ramai melamar yuk.' Enggak ada," ujar Adian.

Dari sekitar 6.000-7.200 jumlah komisaris dan direksi BUMN, Adian memperkirakan hanya 1.000 di antaranya yang merupakan titipan partai-partai politik, relawan, hingga kementerian dan lembaga termasuk TNI/Polri. Ia pun menilai titipan-titipan yang jelas asal-usulnya ini lebih bisa dipertimbangkan.

"Kalau titipan partai, relawan, jelas asalnya. Yang penting mereka punya kapasitas, kemampuan, kredibilitas, dan sebagainya," kata Adian.

Menurut Adian, yang mestinya disoroti ialah 5.000-6.200 direksi dan komisaris BUMN yang bukan berasal dari titipan pihak-pihak tersebut. Ia mengatakan bisa saja mereka justru berasal dari para mafia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Yang menarik ada ribuan kita tidak tahu ini titipan siapa. Mafiakah? Mafia mana? Migas, infrastruktur, listrik, impor, alkes, kita tidak tahu, mari kita cari tahu," ujar Adian.

Adian sekaligus mengklarifikasi pemberitaan Majalah Tempo dalam edisi 18 Juli 2020 bertajuk 'Bancakan Jatah BUMN'. Ia menganggap pemberitaan tersebut mengesankan dirinya meminta jatah komisaris kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir.

Menurut Adian, justru Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta dirinya menyetor daftar nama untuk menempati jabatan komisaris perusahaan pelat merah. Adian mengatakan nama-nama diserahkannya kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno sesuai permintaan Jokowi.

Adian juga menjelaskan permintaan Jokowi terkait nama-nama relawan untuk duduk di BUMN ini bukan kali pertama. Namun sudah terjadi saat Jokowi memenangi Pilpres 2014.

Adian pun menganggap dirinya tak ada masalah langsung dengan Erick Thohir. Perkara tak disetujuinya nama-nama yang dia setorkan, ia menganggap hal itu urusan Erick Thohir dengan Jokowi yang awalnya meminta daftar nama. "Kalau Pak Erick bilang dia menolak nama-nama yang diberikan, yang diberikan siapa? Saya tidak berikan ke dia, tapi ke Mensesneg dan Presiden. Jadi kalau dia menolak, dia menolak nama-nama yang diberikan Presiden," ujar Adian.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Presiden Jokowi Minta Masyarakat Mudik Lebih Awal

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyapa sejumlah pejabat lembaga tinggi negara saat acara buka bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Presiden Joko Widodo menggelar silaturahim dan buka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju serta perwira tinggi TNI dan Polri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Presiden Jokowi Minta Masyarakat Mudik Lebih Awal

Presiden Joko Widodo atau Jokowi berpesan kepada masyarakat supaya bisa mudik lebih cepat.


Ini Menu Buka Puasa Jokowi Bersama Menteri di Istana

3 jam lalu

Menu buka puasa Presiden Jokowi dan para menteri di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ini Menu Buka Puasa Jokowi Bersama Menteri di Istana

Presiden Jokowi menyantap sejumlah jenis makanan saat menggelar buka puasa bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara. Apa saja?


Risma, Luhut hingga Erick Thohir Tak Tampak dalam Buka Puasa bersama Jokowi dan Menteri

4 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Risma, Luhut hingga Erick Thohir Tak Tampak dalam Buka Puasa bersama Jokowi dan Menteri

Sejumlah anggota Kabinet Indonesia Maju tidak mengikuti buka puasa bersama Jokowi di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 28 Maret 2024. Siapa saja?


Ceramah Wapres soal Hawa Nafsu Bikin Jokowi dan Para Menteri Tertawa

5 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ceramah Wapres soal Hawa Nafsu Bikin Jokowi dan Para Menteri Tertawa

Wapres Ma'ruf Amin memberikan ceramah saat buka puasa bersama Jokowi dan menteri Kabinet Indonesia Maju.


MKMK Putuskan Saldi Isra dan Arief Hidayat Tak Langgar Kode Etik, Begini Pertimbangan Hukumnya

5 jam lalu

Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna saat memimpin sidang putusan mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang dilaporkan oleh Zico Simanjuntak di Gedung 2 MK, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Salah satu poin yang diucapkan Anwar adalah dirinya telah mengetahui ada upaya politisasi dan menjadikan dirinya sebagai objek dalam berbagai putusan MK. TEMPO/Subekti.
MKMK Putuskan Saldi Isra dan Arief Hidayat Tak Langgar Kode Etik, Begini Pertimbangan Hukumnya

MKMK menggelar sidang pengucapan putusan pada Kamis, 28 Maret 2024.


Terkini: Deretan Barang Mewah Pemberian Harvey Moeis untuk Sandra Dewi, Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan Bisa Capai Puluhan Triliun?

5 jam lalu

Sandra Dewi dan Harvey Moeis. Instagram.
Terkini: Deretan Barang Mewah Pemberian Harvey Moeis untuk Sandra Dewi, Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan Bisa Capai Puluhan Triliun?

Kejagung menetapkan suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga timah.


Tim Hukum Ganjar-Mahfud Sebut Jokowi Lakukan Nepotisme Secara TSM di Pilpres 2024, Bentuknya?

6 jam lalu

Calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo berbincang dengan kuasa hukum Todung Mulya Lubis saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Sebut Jokowi Lakukan Nepotisme Secara TSM di Pilpres 2024, Bentuknya?

Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut Tim Hukum Ganjar-Mahfud melakukan praktik nepotisme terstruktur, sistematis, dan masif di Pilpres 2024.


Nita Setiawan dan GBI Keluarga Allah Jakarta Berbagi Takjil

6 jam lalu

Nita Setiawan dan GBI Keluarga Allah Jakarta Berbagi Takjil

Sebagai bentuk kepedulian dan empati terhadap sesama di Bulan Suci Ramadhan, Ps. Nita Setiawan dan GBI Keluarga Allah Jakarta menggelar acara Berbagi Takjil di CBD Puri Jakarta Barat pada Rabu, 28 Maret 2024.


Duduk Semeja Prabowo, Jokowi Gelar Buka Puasa Bersama Para Menteri di Istana

6 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Duduk Semeja Prabowo, Jokowi Gelar Buka Puasa Bersama Para Menteri di Istana

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar buka puasa bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis.


Jokowi Utamakan Negosiasi Saham Freeport sebelum Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat

6 jam lalu

Tambang Freeport. Istimewa
Jokowi Utamakan Negosiasi Saham Freeport sebelum Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat

Presiden Jokowi mengutamakan negosiasi saham Freeport sebelum memberi perpanjangan izin ekspor kosentrat.