Komnas HAM Nilai Penanganan Covid-19 Mengabaikan Konsep HAM

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Komisioner Komnas HAM Amiruddin berbicara saat audiensi bersama korban peristiwa Talangsari 1989 di gedung Komnas HAM, Jakarta, Senin, 4 Maret 2019. Amiruddin mengatakan, untuk saat ini memang belum terjadi langkah yang lebih maju untuk menindaklanjuti kasus ini. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Komisioner Komnas HAM Amiruddin berbicara saat audiensi bersama korban peristiwa Talangsari 1989 di gedung Komnas HAM, Jakarta, Senin, 4 Maret 2019. Amiruddin mengatakan, untuk saat ini memang belum terjadi langkah yang lebih maju untuk menindaklanjuti kasus ini. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Amiruddin Al Rahab mengatakan konsep hak asasi manusia diabaikan oleh pemerintah dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. Padahal di masa pandemik seperti saat ini HAM menjadi kebutuhan yang tidak terhindarkan lantaran setiap orang ingin dirinya terlindungi.

    "Sayangnya perspektif HAM ini terlupakan. HAM agak terpinggirkan dari para pengelola negara ketika hendak mengatasi pandemi ini," kata Amiruddin dalam acara peluncuran buku 'Wajah Kemanusiaan di Tengah Wabah: Percikan Pemikiran' secara virtual pada Kamis, 23 Juli 2020.

    Pandemik virus corona yang membatasi gerak manusia, menurut Amiruddin, tidak mampu dijawab dengan baik oleh birokrasi di Indonesia. Contohnya pembagian bantuan sosial hanya ditujukan kepada masyarakat berkategori miskin.

    Amiruddin berujar dalam situasi sekarang, bansos seyogyanya diberikan ke seluruh warga negara, khususnya yang mata pencahariannya terhalangi akibat virus. Pasalnya bisa jadi yang bersangkutan sebelumnya tidak miskin namun akibat wabah ia menjadi kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.

    "Karena tidak dalam konteks HAM dalam membagikan bansos maka nggak kaget kalau di kantor-kantor desa/kelurahan rakyat berkumpul dan meminta dan ada yang berujung dengan pertikaian," tuturnya.

    Amiruddin mengatakan konsep HAM terpinggirkan pula dalam perlindungan atas kesehatan publik. Seharusnya, kata dia, pemerintah menyediakan fasilitas kesehatan yang terjangkau dan menjangkau setiap warga negara. "Kalau rapid test saja harganya Rp 400 ribu tentu jauh panggang dari api," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020, Peta Calon Kepala Daerah yang Terjangkit Covid-19

    Sejumlah kepada daerah terjangkit Covid-19 saat tahapan Pilkada 2020 berlangsung. Calon Bupati Berau bahkan meninggal akibat wabah virus corona.