Haris Azhar: Situasi Pandemi Covid-19 Dimanfaatkan Oligarki

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Koordinator Kontras Haris Azhar melakukan aksi #MelawanGelap di depan Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 5 Agustus 2016. Haris dilaporkan ke polisi setelah mengungkap testimoni bandar narkoba Freddy Budiman mengenai dugaan keterlibatan oknum-oknum TNI, Polri, dan BNN. TEMPO/Subekti

    Koordinator Kontras Haris Azhar melakukan aksi #MelawanGelap di depan Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 5 Agustus 2016. Haris dilaporkan ke polisi setelah mengungkap testimoni bandar narkoba Freddy Budiman mengenai dugaan keterlibatan oknum-oknum TNI, Polri, dan BNN. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta-Direktur Lokataru Haris Azhar menilai bahwa oligarki telah menguasai Indonesia dalam berbagai ranah, dan bahkan tetap mencari keuntungan dalam situasi pandemi Covid-19 ini. Menurutnya, penting membangun kapasitas warga sipil untuk menanggulangi kuasa oligarki.

    “Inilah sebetulnya karakteristik baru, bagaimana oligarki bisa menyesuaikan situasi. Dia berhasil membangun standar-standar baru, jadi dia masuk ke ranah hukum, masuk ke ranah politik, dia masuk ke ranah kesehatan yang sifatnya global. Dan dia berhasil mengambil keuntungan,” ujar Haris dalam seminar daring bertajuk Rembug Nasional, Rabu,  22 Juli 2020.

    Dalam seminar itu, pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar, mendefinisikan oligarki sebagai para pemilik modal yang memiliki kapasitas langsung terhadap sumber-sumber modal yang akan melakukan berbagai cara, termasuk dengan menguasai pemerintahan demi mempertahankan modal dan mengakumulasi keuntungan.  

    Haris Azhar menyoroti rencana pilkada yang tetap akan diselenggarakan di tengah situasi pandem , padahal jumlah korban terus bertambah dan warga diharuskan untuk membatasi aktivitas di luar rumah. Menurutnya, ada pihak yang tetap ingin mengambil keuntungan di tengah bencana melalui pilkada.

    Aktivis hak asasi manusia itu juga mengatakan bahwa di tengah pandemi, pihak-pihak yang melakukan unjuk rasa seperti buruh dan mahasiswa kerap direpresi dengan alasan physical distancing, sedangkan kegiatan ekonomi dituntut terus berjalan.  Di sisi lain, jumlah pelanggaran terhadap tenaga kerja kian meningkat, sampai serikat-serikat buruh kewalahan karena harus menangani kasus anggota-anggotanya yang direpresi oleh perusahaan.

    Menurut Haris Azhar, ruang untuk melawan oligarki melalui ranah hukum sangat terbatas, mengingat mekanisme hukum yang ada juga telah dikooptasi oleh orang-orang yang berada di bawah pengaruh oligarki. Oleh karena itu, ia mendorong agar masyarakat sipil bisa saling meningkatkan kapasitas diri, menjadi lebih mandiri sehingga bisa saling membantu sesama dalam menghadapi represi dan dominasi. “Membangun kapasitas warga sipil. Dari situ, warga sipil yang sudah mumpuni, sudah mapan, dia harus menggantikan peran negara, memberikan support,” ujar Haris.

    ACHMAD HAMUDI ASSEGAF


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPU Tetapkan Aturan Baru Perihal Kampanye Pilkada Serentak 2020

    Pilkada Serentak 2020 tetap dilaksanakan pada 9 September pada tahun yang sama. Untuk menghadapi Covid-19, KPU tetapkan aturan terkait kampanye.