Soal Vaksin Covid-19, MUI: Publik Mengacu Fatwa Vaksin Meningitis

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pegawai Philipp Hoffmann, dari perusahaan biofarmasi Jerman CureVac, menunjukkan alur kerja penelitian pada vaksin untuk penyakit virus Corona (COVID-19) di sebuah laboratorium di Tuebingen, Jerman, 12 Maret 2020. Foto diambil pada 12 Maret 2020. [REUTERS / Andreas Gebert]

    Pegawai Philipp Hoffmann, dari perusahaan biofarmasi Jerman CureVac, menunjukkan alur kerja penelitian pada vaksin untuk penyakit virus Corona (COVID-19) di sebuah laboratorium di Tuebingen, Jerman, 12 Maret 2020. Foto diambil pada 12 Maret 2020. [REUTERS / Andreas Gebert]

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas meminta masyarakat untuk mengacu pada fatwa MUI tentang vaksin meningitis. Hal ini menanggapi potensi polemik vaksin Covid-19.

    “Kalau memang tidak ada vaksin yang halal, sementara untuk menghindarkan diri dari bencana dan malapetaka yang ada hanya vaksin yang tidak halal maka penggunaannya menjadi boleh,” kata Anwar dalam pesan singkat kepada Tempo, Rabu, 22 Juli 2020.

    Sebelumnya MUI pernah menerbitkan fatwa Nomor 05 Tahun 2009 tentang penggunaan vaksin meningitis bagi jemaah haji atau umrah, dimana diketahui vaksin tersebut dalam proses pembuatannya telah bersinggungan dengan bahan babi dan menjadikannya haram.

    Fatwa tersebut memutuskan bahwa hukumnya boleh (mubah) apabila ada kebutuhan mendesak (li al-hajjah).

    Anwar menekankan bahwa umat Islam harus memakai vaksin yang halal. MUI pun meminta agar vaksin yang mengandung bahan haram dihentikan ketika yang halal sudah ditemukan.

    Hal tersebut seperti ketika MUI menerbitkan fatwa Nomor 06 Tahun 2010. Fatwa tersebut mengatur vaksin Menveo Meninggococcal dan vaksin Meninggococcal yang terbukti halal untuk digunakan oleh jemaah haji atau umrah. Fatwa tersebut juga menghentikan penggunaan vaksin sebelumnya yang tidak halal, yaitu vaksin Mencevax ACW135Y.

    WINTANG WARASTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Jalan Terus, Ada Usulan Perihal Pelaksanaan dalam Wabah Covid-19

    Rapat kerja antara DPR, Pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP menyepakati bahwa Pilkada 2020 berlangsung 9 Desember 2020 dengan sejumlah usulan tambahan.