TEMPO.CO, Jakarta-Hasil survei teranyar Indikator Politik Indonesia mencatat 63,1 persen responden berpendapat Pilkada Serentak 2020 sebaiknya ditunda lantaran pandemi Covid-19 masih berlangsung. Hanya 34,3 persen responden yang berpendapat Pilkada 2020 tetap dilaksanakan pada Desember, sedangkan 2,6 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
"Per Juli sekarang kalau kami tanyakan yang tetap Desember itu minoritas," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam acara rilis survei secara virtual, Selasa, 21 Juli 2020.
Dari 34,3 persen yang setuju pilkada tetap digelar Desember, lanjut Burhanuddin, sebanyak 78,1 persen menyatakan akan tetap datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sedangkan sebanyak 18,1 persen berpendapat pemilihan dilakukan secara elektronik atau e-voting, dan 3,8 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Dari basis yang sama, yakni yang setuju Pilkada Desember, sebanyak 61,1 persen berpendapat kampanye sebaiknya dilakukan secara terbuka seperti biasanya dan hanya 34,4 persen berpendapat sebaiknya kampanye tertutup.
Berikutnya, dari basis 34,4 persen yang menginginkan kampanye tertutup, mayoritas sebanyak 30,9 persen menyatakan spanduk/baliho menjadi media yang paling membantu meyakinkan untuk memilih calon kepala daerah. Media lainnya ialah dialog di stasiun televisi (20,7 persen), berita di televisi (12,9 persen), berita online seperti Detik, Kompas, Tempo, dan lain-lain (10,1 persen), iklan di televisi (7,1 persen), kalender/poster (6,6 persen), dialog tatap muka (6 persen).
Kemudian Instagram (5,9 persen), Facebook (4,9 persen), kunjungan relawan/tim sukses calon (4,1 persen), Youtube (3,2 persen), disusul Whatsapp, Zoom, iklan koran, Twitter, SMS, dan seterusnya dengan persentase 1,9 persen ke bawah. Survei ini dilaksanakan pada 13-16 Juli 2020 terhadap 1.200 responden melalui telepon. Tingkat kepercayaan survei 95 persen dengan margin of error plus minus 2,9 persen.
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah memutuskan pilkada serentak 2020 akan tetap digelar tahun ini pada 9 Desember mendatang. Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia yang hadir dalam acara rilis survei ini menyampaikan, kehidupan politik dan demokrasi harus tetap berjalan sebab tak ada yang bisa memastikan kapan pandemi akan berakhir.
Politikus Golkar ini berujar Pilkada 2020 diyakini akan menggerakkan ekonomi. Dia khawatir ekonomi yang tak bergerak justru menimbulkan masalah sosial, kriminal, keamanan, hingga politik. "Kami memandang pilkada serentak ini juga bisa stimulus pergerakan ekonomi, karena dalam perhelatan pilkada ini pasti ada spending," ujar Doli.
BUDIARTI UTAMI PUTRI