Polri Segera Gelar Sidang Etik Brigjen Prasetijo Utomo

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono menggelar konferensi pers ihwal terbitnya surat jalan Joko Tjandra dari institusinya, di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, pada Rabu, 15 Juli 2020. Tempo/Andita Rahma

    Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono menggelar konferensi pers ihwal terbitnya surat jalan Joko Tjandra dari institusinya, di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, pada Rabu, 15 Juli 2020. Tempo/Andita Rahma

    TEMPO.CO, Jakarta - Polri segera menggelar sidang etik Brigadir Jenderal Prasetyo Utomo (ejaan lama: Prasetijo Utomo). Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono mengatakan, berkas disiplin Prasetijo telah rampung.

    "Oleh Biro Provos nanti akan diserahkan ke Biro Pengawasan dan Pembinaan Profesi, kemudian nanti setelah dievaluasi, berkas tersebut akan disidangkan," ujar Argo di kantornya, Jakarta Selatan, pada Selasa, 21 Juli 2020.

    Namun, untuk kepastian kapan sidang etik akan digelar, kata Argo, merupakan kewenangan dari Biro Pengawasan dan Pembinaan Profesi.

    Sementara untuk pelanggaran pidana, pengusutan masih berjalan. Hanya saja, pemeriksaan terhadap Prasetijo saat ini sedang dihentikan lantaran masih menjalani perawatan di rumah sakit. "Masih dirawat di rumah sakit," kata Argo.

    Prasetijo dilarikan ke Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, pada 16 Juli. Saat itu, ia baru dua hari menjalani pemeriksaan internal oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam). Namun, ia mendadak mengalami darah tinggi sehingga harus menjalani perawatan.

    Brigjen Prasetyo resmi dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri setelah terbukti mengeluarkan surat jalan Joko Tjandra pada Juni 2020. Ia juga memfasilitasi pembuatan surat bebas Covid-19. Ia kini telah dimutasi sebagai Perwira Tinggi Pelayanan Masyarakat dan ditahan selama 14 hari.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Jalan Terus, Ada Usulan Perihal Pelaksanaan dalam Wabah Covid-19

    Rapat kerja antara DPR, Pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP menyepakati bahwa Pilkada 2020 berlangsung 9 Desember 2020 dengan sejumlah usulan tambahan.