Jokowi: 2030 Harus Bebas TBC

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo alias Jokowi (kanan) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2019 dari Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 20 Juli 2020. BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019. ANTARA/Sigid Kurniawan

    Presiden Joko Widodo alias Jokowi (kanan) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2019 dari Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 20 Juli 2020. BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019. ANTARA/Sigid Kurniawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali menggelar rapat terbatas Percepatan Eliminasi Tuberkolosis atau TBC di Istana Merdeka, Jalarta, Selasa, 21 Juli 2020.

    Saat membuka ratas, presiden mengingatkan bahwa Indonesia menempati peringkat tiga dengan kasus TBC tertinggi di dunia setelah India dan Cina. TBC merupakan salah satu dari 10 penyakit menular yang menyebabkan kematian terbanyak di dunia lebih besar dibanding HIV/AIDS tiap tahunnya.

    Jokowi membeberkan data yang ia miliki, pada 2017, sebanyak 165 ribu orang Indonesia meninggal karena TBC. Kemudian, pada 2018, jumlahnya berkurang menjadi 98 ribu orang meninggal. Sebanyak 75 persen pasien TBC, kata Jokowi, adalah kelompok produktif dengan rentang usia 15-55 tahun.

    "Ini yang juga harus kita waspadai. Oleh sebab itu, kita memiliki target pengurangan tuberkulosis pada tahun 2030 menuju ke bebas tuberkulosis," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Selasa, 21 Juli 2020.

    Untuk mencapai target tersebut, kata Jokowi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, pelacakan secara agresif harus dilakukan. "Kita mungkin nebeng Covid ini, kita juga lacak yang TBC. Kita harus tahu, ada 845 ribu penduduk penderita TBC dan yang ternotifikasi baru 562 ribu. Sehingga yang belum terlaporkan masih kurang lebih 33 persen. Ini hati-hati," ujar Jokowi.

    Kedua, layanan diagnostik maupun pengobatan TBC harus terus tetap berlangsung dan stok obat-obatan harus dipastikan tersedia. "Kalau perlu butuh Perpres atau Permen, segera terbitkan," ujar Jokowi.

    Ketiga, upaya pencegahan, upaya preventif dan promotif untuk mengatasi TBC harus dilakukan lintas sektor. Misalnya, lanjut Jokowi, Kementerian PUPR harus dilibatkan dalam hal ini karena kepadatan lingkungan penduduk ini sangat berpengaruh terhadap penularan antar individu.

    "Untuk tempat tinggal, rumah lembab tanpa cahaya matahari, kurang ventilasi terutama tempat-tempat yang padat ini sangat mempengaruhi penularan. Jadi dari sisi infrastruktur semuanya harus dikerjakan," ujar Jokowi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Jalan Terus, Ada Usulan Perihal Pelaksanaan dalam Wabah Covid-19

    Rapat kerja antara DPR, Pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP menyepakati bahwa Pilkada 2020 berlangsung 9 Desember 2020 dengan sejumlah usulan tambahan.