Lebak Tetapkan Sanksi Denda Bagi Warga yang Tak Pakai Masker

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas gabungan menyampaikan himbauan pengendara untuk memakai masker saat Sosialisasi Gerakan Bermasker di Jalan Raya Margonda, Depok, Jawa Barat, Senin, 20 Juli 2020. Pemerintah Kota Depok melakukan sosialisasi Gerakan Bermasker menjelang penerapan sanksi denda sebesar Rp 50.000 atau sanksi sosial bagi warga yang tidak menggunakan masker yang akan diberlakukan mulai Kamis, 23 Juli 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Petugas gabungan menyampaikan himbauan pengendara untuk memakai masker saat Sosialisasi Gerakan Bermasker di Jalan Raya Margonda, Depok, Jawa Barat, Senin, 20 Juli 2020. Pemerintah Kota Depok melakukan sosialisasi Gerakan Bermasker menjelang penerapan sanksi denda sebesar Rp 50.000 atau sanksi sosial bagi warga yang tidak menggunakan masker yang akan diberlakukan mulai Kamis, 23 Juli 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta Pemerintah Kabupaten Lebak Provinsi Banten menetapkan sanksi denda sebesar Rp 150 ribu bagi masyarakat yang kedapatan tidak menggunakan masker. Aturan tersebut akan mulai diterapkan pada 15 Agustus 2020 sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020.

    "Kami sangat mendukung penerapan denda bagi warga yang tak mengenakan masker saat mengunjungi tempat umum," kata Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Lebak Firman Rahmatullah di Lebak, Senin, 20 Juli 2020.

    Firman menjelaskan penerapan denda tersebut melibatkan Satpol PP dibantu Polri dan TNI. Warga yang mendapat surat denda diwajibkan untuk melakukan penyetoran denda administratif ke kas daerah.

    "Kami sebelum menerapkan sanksi denda itu tentu terlebih dahulu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat," kata Firman.

    Adapun penerapan sanksi tersebut berkaitan dengan pemerintah daerah yang memberlakukan pedoman adaptasi kebiasaan baru dengan 40 pasal, di antaranya warga diwajibkan memakai masker saat mengunjungi tempat umum. Penggunaan masker dapat memproteksi pencegahan Covid-19, sehingga masyarakat harus memiliki kesadaran untuk mematuhi aturan tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.