Buruh Meyakini Jokowi Punya Pandangan Beda Soal RUU Cipta Kerja

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kelompok buruh, petani, dan mahasiswa saat melakukan aksi menolak Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja di depan gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 16 Juli. Massa aksi meminta DPR segera menjalankan TAP MPR IX/2001 untuk menyelesaikan tumpang tindih regulasi di sektor agraria dan sumber daya alam (SDA). Meminta pemerintah segera menuntaskan konflik agraria, memastikan aparat keamanan dan perusahaan (swasta dan BUMN) segera menghentikan tindakan-tindakan intimidatif, represif dan usaha-usaha kriminalisasi di wilayah-wilayah konflik agraria, teror, kekerasan dan kriminalisasi terhadap petani dan masyarakat adat di tengah pandemi saat ini. Pemerintah juga diminta bersungguh-sungguh memastikan sentra-sentra produksi pertanian, pangan, perkebunan dan peternakan dilindungi negara, terutama saat krisis akibat pandemi Covid-19 melanda. TEMPO/Subekti.

    Kelompok buruh, petani, dan mahasiswa saat melakukan aksi menolak Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja di depan gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 16 Juli. Massa aksi meminta DPR segera menjalankan TAP MPR IX/2001 untuk menyelesaikan tumpang tindih regulasi di sektor agraria dan sumber daya alam (SDA). Meminta pemerintah segera menuntaskan konflik agraria, memastikan aparat keamanan dan perusahaan (swasta dan BUMN) segera menghentikan tindakan-tindakan intimidatif, represif dan usaha-usaha kriminalisasi di wilayah-wilayah konflik agraria, teror, kekerasan dan kriminalisasi terhadap petani dan masyarakat adat di tengah pandemi saat ini. Pemerintah juga diminta bersungguh-sungguh memastikan sentra-sentra produksi pertanian, pangan, perkebunan dan peternakan dilindungi negara, terutama saat krisis akibat pandemi Covid-19 melanda. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, meyakini bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi memiliki pendapat berbeda dengan para menterinya terkait pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang-undang atau RUU Cipta Kerja.

    “Kami punya keyakinan, belum tentu Presiden Jokowi punya sikap yang sama dengan para menteri, terutama menteri terkait, Menaker, Menko Perekonomian, Menperin, terhadap isu RUU Cipta Kerja,” kata Iqbal kepada media di kantor KSPI, Jakarta Timur, Senin, 20 Juli 2020.

    Iqbal mengatakan bahwa berdasarkan pertemuan dengan Menko Polhukam Mahfud Md, memang sempat dibentuk tim pembahasan teknis Omnibus Law yang diinisiasi Menteri Ketenagakerjaan dan Asosiasi Pengusaha Indonesia, yang turut mengundang serikat buruh sekitar 3 Juli 2020 lalu. Namun, kata Iqbal , tim itu tak dibentuk berdasarkan standar Konvensi International Labour Organization (ILO) No. 144 tentang tripartit.

    Selain itu, menurut Iqbal, tim yang dibentuk oleh para menteri tersebut tidak benar-benar melibatkan kalangan buruh dan seakan hanya di bawah kendali eselon dua Kementerian Ketenagakerjaan.

    Berbagai ketidaksesuaian itulah yang kemudian menjadi alasan keluarnya serikat buruh dari tim. Kendati demikian, Iqbal menduga Presiden Jokowi tahu bahwa pembahasan RUU Cipta Kerja itu tidak melibatkan kalangan buruh. Hal itu, kata dia, tampak dari keputusan Presiden menunda pembahasan RUU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan.

    “Berarti kan Presiden baru mendapatkan informasi yang berimbang, bahwa RUU Cipta Kerja itu tidak melibatkan stakeholder, dalam hal ini kalangan buruh,” ujar Said.

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Jalan Terus, Ada Usulan Perihal Pelaksanaan dalam Wabah Covid-19

    Rapat kerja antara DPR, Pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP menyepakati bahwa Pilkada 2020 berlangsung 9 Desember 2020 dengan sejumlah usulan tambahan.