Kemenkes Sebut Pembelajaran Jarak Jauh Pengaruhi Mental Anak

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang siswa Sekolah Menengah Pertama mengerjakan tugas yang diberikan guru dari rumahnya di Jakarta Selatan, Selasa, 16 Juni 2020. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim telah mengumumkam tahun ajaran baru 2020/2021 akan tetap dimulai pada Juli 2020 mendatang dengan keputusan untuk daerah dengan zona kuning, oranye, dan merah dengan presentase 94% peserta didik baru dilarang untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka di satuan pendidikannya atau tetap belajar dari rumah, sedangan untuk zona hijau dengan presentase 6% peserta didik baru diperkenankan untuk melakukan pembelajaran tatap muka dengan tetap harus memenuhi banyak persyaratan. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Seorang siswa Sekolah Menengah Pertama mengerjakan tugas yang diberikan guru dari rumahnya di Jakarta Selatan, Selasa, 16 Juni 2020. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim telah mengumumkam tahun ajaran baru 2020/2021 akan tetap dimulai pada Juli 2020 mendatang dengan keputusan untuk daerah dengan zona kuning, oranye, dan merah dengan presentase 94% peserta didik baru dilarang untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka di satuan pendidikannya atau tetap belajar dari rumah, sedangan untuk zona hijau dengan presentase 6% peserta didik baru diperkenankan untuk melakukan pembelajaran tatap muka dengan tetap harus memenuhi banyak persyaratan. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menilai pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau pembelajaran secara daring yang dilakukan selama pandemi Covid-19 banyak memengaruhi kesehatan jiwa anak, terutama remaja.

    "Potret itu menggambarkan betapa tinggi persoalan kesehatan jiwa pada anak remaja pada periode Covid-19 kalau tidak diantisipasi dengan cepat," kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza Kemenkes, Fidiansjah, dalam konferensi pers bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 di Graha BNPB, Jakarta, Senin, 20 Juli 2020.

    Ia mengatakan besarnya persoalan terkait kesehatan jiwa selama pandemi Covid-19 dapat dilihat dari hasil studi penilaian cepat dampak Covid-19 dan pengaruhnya terhadap anak Indonesia. Studi dilakukan oleh lembaga masyarakat Wahana Visi Indonesia pada Mei 2020.

    Hasil studi tersebut menunjukkan proses belajar mengajar yang dilakukan selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menyebabkan hanya sekitar 68 persen anak yang mempunyai akses terhadap jaringan. "Berarti 32 persennya tidak mendapatkan sarana tersebut," kata Fidiansjah.

    Dampak dari keterbatasan anak terhadap jaringan tersebut menyebabkan mereka harus belajar secara mandiri tanpa pendampingan guru. "Itu menimbulkan satu dampak, dengan 37 persen anak tidak bisa mengetahui waktu belajar karena tadinya rutin belajar lalu dia harus belajar mandiri," ujar dia.

    Kemudian, 30 persen di antaranya juga mengalami kesulitan untuk memahami pelajaran secara mandiri karena tidak ada pendampingan dari guru. Sementara itu, 21 persen anak bahkan dinilai tidak dapat memahami instruksi guru berdasarkan proses belajar daring.

    Selain itu, dampak psikososial dari pembelajaran yang dilakukan selama pandemi Covid-19, menurut dia, cukup mengkhawatirkan. "Ada 47 persen anak itu bosan tinggal di rumah. Kemudian 35 persen anak khawatir akan ketinggalan pelajaran karena tidak seperti biasa, dia tidak mengikuti pelajarannya," tutur Fidiansjah.

    Berikutnya, 34 persen anak merasa takut karena Covid-19 walaupun sudah berada di dalam rumah. Lalu 20 persen anak merasa rindu untuk bertemu teman-temannya. Sementara itu, 10 persen anak lainnya merasa khawatir tentang penghasilan orang tua mereka yang menurun akibat pandemi Covid-19. "Jadi (mereka) ikut berpikir," katanya.

    Data lain yang ia sampaikan juga menyebutkan bahwa 11 persen anak mengalami kekerasan fisik karena proses pembelajaran jarak jauh yang tidak lazim. Sedangkan 62 persen anak tercatat mengalami kekerasan verbal.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Jalan Terus, Ada Usulan Perihal Pelaksanaan dalam Wabah Covid-19

    Rapat kerja antara DPR, Pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP menyepakati bahwa Pilkada 2020 berlangsung 9 Desember 2020 dengan sejumlah usulan tambahan.