Dirjen Bea dan Cukai Absen dari Pemeriksaan Kejaksaan Agung

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi menunjukkan temuan berupa 874 bal baju bekas, 57 rol karpet, dan 118 set ban yang diselundupkan di enam truk fuso, Rabu, 11 Maret 2020. Barang ilegal ini diduga berasal dari sejumlah negara empat musim dan masuk ke Indonesia melalui pelabuhan-pelabuhan tikus di Sumatera. TEMPO/Francisca Christy

    Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi menunjukkan temuan berupa 874 bal baju bekas, 57 rol karpet, dan 118 set ban yang diselundupkan di enam truk fuso, Rabu, 11 Maret 2020. Barang ilegal ini diduga berasal dari sejumlah negara empat musim dan masuk ke Indonesia melalui pelabuhan-pelabuhan tikus di Sumatera. TEMPO/Francisca Christy

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi absen dalam agenda pemeriksaan Kejaksaan Agung pada hari ini, 20 Juli 2020. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono mengatakan, Heru sudah mengirimkan surat keterangan tak bisa hadir kepada penyidik.

    Namun, ia tak membeberkan alasan absennya Heru. "Yang ditunggu-tunggu enggak datang, tapi sudah ada pemberitahuan dan akan diagendakan ulang," ujar Hari di kantornya, Jakarta Selatan, Senin, 20 Juli 2020.

    Hari menjelaskan, melalui Heru, penyidik ingin mendalami bagaimana alur atau proses tahapan ketika mengimpor suatu barang. Selain itu, penyidik juga ingin menggali ihwal kewenangan bea cukai terhadap pelaksanaan impor. "Selaku dirjen, tentu penyidik mau memperoleh keterangan dari yang bersangkutan," ucap Hari.

    Kejaksaan Agung menetapkan lima tersangka dalam kasus korupsi impor tekstil di Direktorat Jenderal Bea Cukai tahun 2018 sampai 2020. Mereka terdiri dari empat pejabat aktif di Bea dan Cukai Batam dan satu pengusaha.

    Kelima tersangka tersebut adalah MM, DA, HAW, dan KA yang merupakan pejabat dari Bea dan Cukai Batam. Kemudian IR selaku pemilik PT Fleming Indo Batam dan PT Garmindo Prima.

    Mereka dijerat atas dugaan tindakan pidana korupsi dalam importasi tekstil. Modusnya, dengan mengurangi volume dan jenis barang dengan tujuan mengurangi kewajiban bea masuk tindakan pengamanan sementara dengan menggunakan surat keterangan asal (SKA) yang tidak benar.

    Hari mengatakan kasus ini berangkat dari temuan 27 kontainer di Batam tanpa dilindungi SKA. Kemudian 57 kontainer kembali ditemukan di Tanjung Priok. "Dan sementara ini, hasil penyidikan ternyata ditemukan 556 kontainer. Berapa dugaan kerugian negara, tentu masih dalam penghitungan. Masing-masing kontainer memiliki nilai yang berbeda, berapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh yang bersangkutan terhadap 556 kontainer," kata Hari.

    ANDITA RAHMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kenali Penyebab dan Cara Mencegah Upaya Bunuh Diri

    Bunuh diri tak mengenal gender. Perempuan lebih banyak melakukan upaya bunuh diri. Tapi, lebih banyak laki-laki yang tewas dibanding perempuan.