Pakar: PK Joko Tjandra Tak Bisa Diterima, Bila Tak Hadiri Sidang

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sidang Peninjauan Kembali buronan kasus cessie Bank Bali Joko Tjandra di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 6 Juli 2020. TEMPO/Rosseno Aji

    Sidang Peninjauan Kembali buronan kasus cessie Bank Bali Joko Tjandra di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 6 Juli 2020. TEMPO/Rosseno Aji

    TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai hakim harus menolak Peninjauan Kembali buronan Joko Tjandra. Alasannya, Joko Tjandra tak pernah hadir ke persidangan.

    "Menurut saya permohonan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima karena pemohon tidak pernah datang," kata Abdul Fickar lewat pesan singkat, Ahad, 19 Juli 2020.

    Fickar mengatakan keharusan pemohon PK untuk datang ke sidang diatur dalam Pasal 265 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kehadiran pemohon, kata dia, diperlukan untuk meneken Berita Acara Pemeriksaan bersama hakim, jaksa dan panitera sebagaimana diatur dalam Pasal 265 ayat (3) KUHAP. Selain itu, Joko Tjandra sebagai pemohon juga harus hadir untuk memastikan identitas dirinya.

    "Hal ini menjadi signifikan untuk menghindari error in persona alias salah orang," katanya.

    Fickar berkata Joko tak bisa diwakili oleh kuasa hukum. Pasal 264 ayat (2) KUHAP, kata dia, secara jelas menyebut pemohon PK wajib hadir. Berbeda dengan praperadilan yang bisa diwakilkan oleh keluarga atau kuasanya.

    Dia bilang surat kuasa yang dipegang oleh para kuasa hukumnya tidak bisa dijadikan dasar untuk bertindak atas nama Joko Tjandra. Fickar mengatakan bila Joko Tjandra tidak hadir, permohonan PK tidak dapat diterima.

    Sidang PK Joko Tjandra rencananya akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 20 Juli 2020. Sebelumnya, sidang sudah dua kali ditunda karena Joko tidak hadir dengan alasan sakit. Hakim memberi peringatan agar Joko harus hadir. Hakim tak mau menunda lagi persidangan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Jalan Terus, Ada Usulan Perihal Pelaksanaan dalam Wabah Covid-19

    Rapat kerja antara DPR, Pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP menyepakati bahwa Pilkada 2020 berlangsung 9 Desember 2020 dengan sejumlah usulan tambahan.