Tito Beri 3 Kabupaten di Kalbar Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang juga Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian (kiri).

    Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang juga Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian (kiri).

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menghadiahkan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri untuk tiga kabupaten di Kalimantan Barat. Yakni Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Sintang. Sebab, tiga daerah tersebut telah menyelesaikan pencairan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada 2020.

    "Saya ingin berikan apresiasi kepada Bapak bertiga," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pilkada 2020 di Kalimantan Barat, Ahad, 19 Juli 2020, dikutip dari Youtube Kemendagri RI.

    Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri mirip dengan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Fungsinya ialah memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan kependudukan dan catatan sipil.

    Tito mengatakan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri ini bisa untuk mencetak perpanjangan e-KTP dalam waktu 3-5 menit saja. Ia pun meminta Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrullah untuk segera mengirimkan mesin tersebut. "Gratis, free of charge, untuk bahan melayani masyarakat biar cepat," kata Tito.

    Terhadap daerah lain, Tito meminta maaf karena tak bisa memberi hadiah serupa. Empat daerah lain di Kalimantan Barat yang akan menggelar Pilkada 2020 ialah Kabupaten Sambas, Ketapang, Sekadau, dan Bengkayang.

    Daerah-daerah ini sudah melunasi pencairan dana pilkada untuk Komisi Pemilihan umum setempat, tetapi dana untuk Bawaslu dan aparat keamanan belum.

    "Yang lain mohon maaf saya belum bisa memberika , karena utang juga masih ada yang belum terbayar, baik utang kepada Bawaslu ada satu, kepada TNI Polri ada empat," kata Tito.

    Meski begitu, Tito mengapresiasi realisasi pencairan NPHD di Provinsi Kalimantan Barat yang menurutnya lebih baik ketimbang daerah lain di Sumatera dan Sulawesi. Kata dia, daerah di Kalimantan relatif bagus dalam mencairkan anggaran.

    "Artinya program bisa jalan, KPU jalan," ujar mantan Kapolri ini. Tito mengimbuhkan, ia sendiri bertugas meyakinkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Presiden Joko Widodo agar tambahan anggaran yang diajukan KPU pusat bisa segera dicairkan untuk tahap kedua.

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Barat, Ramdan, mengatakan total anggaran hibah daerah yang sudah diterima lembaganya sebanyak Rp 235.030.711.550. Adapun dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk protokol Covid-19 sebanyak Rp 26.025.950.900.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPU Tetapkan Aturan Baru Perihal Kampanye Pilkada Serentak 2020

    Pilkada Serentak 2020 tetap dilaksanakan pada 9 September pada tahun yang sama. Untuk menghadapi Covid-19, KPU tetapkan aturan terkait kampanye.