Ini Perbedaan Pasal dan Bab RUU HIP dengan RUU BPIP

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Massa Aliansi Nasional Anti Komunis membentangkan spanduk saat melakukan aksi unjuk rasa menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu, 24 Juni 2020. RUU HIP ditolak banyak pihak lantaran tidak dicantumkannya TAP MPRS Nomor 25/1966 tentang Pembubaran PKI dalam draft RUU itu. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Massa Aliansi Nasional Anti Komunis membentangkan spanduk saat melakukan aksi unjuk rasa menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu, 24 Juni 2020. RUU HIP ditolak banyak pihak lantaran tidak dicantumkannya TAP MPRS Nomor 25/1966 tentang Pembubaran PKI dalam draft RUU itu. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pihak mengkhawatirkan jika Rancangan Undang-undang Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (RUU BPIP) yang diusulkan pemerintah sebagai pengganti RUU Haluan Ideologi Pancasia (RUU HIP), hanya berbeda judul dengan isi yang sama.

    Berdasarkan draf Rancangan UU BPIP yang Tempo peroleh dari Menko Polhukam Mahfud Md, ada perbedaan beleid ini dengan Rancangan UU HIP. 

    Berikut beberapa poin perbedaannya;

    1. Isi RUU HIP:

    Terdiri dari 10 bab dan 60 pasal. Dalam konsideran tidak tercantum TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI dan larangan menyebarkan paham Komunis/Marxisme-Leninisme.

    Berikut rinciannya:

    • Bab I. Ketentuan Umum, memuat 1 pasal. Di antaranya; menjelaskan pengertian Pancasila, Ideologi Pancasila dan Haluan Ideologi Pancasila.
    • Bab II. Haluan Ideologi Pancasila, memuat 5 bagian dan 17 pasal yang menjelaskan pokok pikiran, fungsi, dan ciri pokok Pancasila, Masyarakat Pancasila, hingga Demokrasi Pancasila. Pada bab inilah disinggung soal Trisila dan Ekasila.
    • Bab III. Haluan Ideologi Pancasila Sebagai Pedoman Pembangunan Nasional, memuat 15 pasal yang menjelaskan soal pembangunan nasional di segala bidang kehidupan.
    • Bab IV. Haluan Ideologi Pancasila Sebagai Pedoman Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, memuat 3 pasal yang di dalamnya membahas perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan nasional di segala bidang yang berlandaskan pada Iptek.
    • Bab V. Haluan Ideologi Pancasila Sebagai Pedoman Sistem Nasional Kependudukan dan Keluarga, memuat 3 pasal yang menjelaskan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan sistem nasional kependudukan dan keluarga berlandaskan ideologi Pancasila.
    • Bab VI. Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila, memuat 3 bagian dan 15 pasal. Di dalam bab ini dibahas soal penguatan BPIP.
    • Bab VII. Partisipasi Masyarakat, memuat 1 pasal soal partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembinaan Haluan Ideologi Pancasila.
    • Bab VIII. Pendanaan, memuat 1 pasal terkait sumber dana untuk pembinaan haluan ideologi Pancasila.
    • Ketentuan Peralihan, memuat 1 pasal.
    • Ketentuan Penutup, memuat 3 pasal.

    2. Isi RUU BPIP

    Terdiri dari 7 bab dan 17 pasal. Dalam konsideran, mencantumkan TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI dan larangan menyebarkan paham Komunis/Marxisme-Leninisme.

    • Bab I. Ketentuan Umum, memuat 1 pasal. Pasal 1 butir 1 menegaskan Pancasila yang dipakai resmi sebagai ideologi negara hanya lima sila yang disahkan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945.
    • Bab II. Asas dan Tujuan, memuat 2 pasal tentang Pembinaan Ideologi Pancasila.
    • Bab III. Kewajiban Penyelenggara Negara dan Warga Negara, memuat 2 pasal.
    • Bab IV. Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila, memuat 6 pasal yang menjelaskan tentang fungsi, tugas, dan struktur BPIP.
    • Bab V. Partisipasi masyarakat, memuat 1 pasal tentang partisipasi massa dalam penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila.
    • Bab VI. Pendanaan, memuat 1 pasal.
    • Bab VII. Ketentuan Penutup, memuat 4 pasal.

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Febri Diansyah dan Jumlah Mereka yang Pamit dari KPK 5 Tahun Terakhir

    Mantan Kepala Biro Humas KPK, Febri Diansyah, menyatakan telah mengajukan surat pengunduran diri. Selama 5 tahun terakhir, berapa pegawai yang pamit?