Pengamat Sebut Wibawa Hukum Hilang di Kasus Novel Baswedan

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan saat bersaksi dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadapnya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jakarta, Kamis, 30 April 2020. Majelis Hakim menghadirkan Novel Baswedan sebagai saksi dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadapnya. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan saat bersaksi dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadapnya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jakarta, Kamis, 30 April 2020. Majelis Hakim menghadirkan Novel Baswedan sebagai saksi dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadapnya. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Legal Culture Institute, M. Rizqi Azmi, mengatakan kewibawaan hukum hilang dalam vonis kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan. Pasalnya banyak kejanggalan yang muncul dalam proses di pengadilan.

    Rizqi menuturkan sejak awal tuntutan 1 tahun dari jaksa terhadap Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis memberi sinyal bahwa vonis yang bakal dijatuhkan hakim tidak akan jauh berbeda. "Karena jaksa sudah memberikan frame dalam logika hukum publik bahwasanya actus reus (kejadian tindak pidana) dan mens rea (sikap kebatinan) dalam kejadian ini bukan hal yang luar biasa," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat, 17 Juli 2020.

    Meski hakim memberi vonis di atas tuntutan jaksa, yakni 2 tahun untuk Rahmat Kadir Mahulette dan 1 tahun 6 bulan bagi Ronny Bugis, ia menilai tidak ada yang luar biasa. "Karena melihat konstruksi vonis tetap berpatokan kepada pasal 353 ayat 2 juncto pasal 55 ayat 1 sesuai arah mata angin tuntutan," ujar Rizqi.

    Kejanggalan ketiga, menurut Rizqi, tidak ada pemaknaan ultra petita dalam putusan hakim karena vonis 2 tahun masih di bawah hukuman yang dijatuhkan pasal 353 ayat 2, yaitu maksimal 7 tahun. Hakim dianggap tidak berani memutuskan dengan dakwaan primer pasal 355 ayat 1 yaitu Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dengan ancaman pidana penjara paling lama dua belas tahun. "Inilah kelemahan dan basa basi seakan-akan meredam tuntutan publik dan kebutuhan terpidana," ujar dia

    Rizqi menuturkan sebagai bahan eksaminasi hukum, hakim sejatinya percaya bahwa kasus ini adalah kasus yang berat dan perlu pendalaman seperti kasus Munir dan Marsinah. Namun dalam putusannya hakim tidak mengambil delik penganiayaan berat dengan perencanaan.

    Selain itu, Rizqi menilai hakim terbebani untuk memutuskan secara adil dan menggunakan ultra petita. Ia menduga ada banyak tekanan di luar meja hijau yang menjadi pertimbangan para hakim di kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan.

    "Fiat Justitia Ruat Caelum (tegakan keadilan meski langit akan runtuh) seharusnya adagium inilah yang harus di pertahankan hakim sehingga kemandirian hakim bisa teruji lepas dari segala campur tangan dan kepentingan kekuasaan," kata Rizqi.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020, Peta Calon Kepala Daerah yang Terjangkit Covid-19

    Sejumlah kepada daerah terjangkit Covid-19 saat tahapan Pilkada 2020 berlangsung. Calon Bupati Berau bahkan meninggal akibat wabah virus corona.