Tim Pemburu Koruptor Dinilai Tak akan Tumpang Tindih dengan KPK

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memberikan keterangan pers terkait perkembangan kasus dugaan suap proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim di gedung KPK, Jakarta, Senin, 27 April 2020. Dalam konferensi pers tersebut, KPK menghadirkan dua tersangka baru dalam kasus tersebut, yaitu Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim, Aries HB dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Ramlan Suryadi. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memberikan keterangan pers terkait perkembangan kasus dugaan suap proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim di gedung KPK, Jakarta, Senin, 27 April 2020. Dalam konferensi pers tersebut, KPK menghadirkan dua tersangka baru dalam kasus tersebut, yaitu Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim, Aries HB dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Ramlan Suryadi. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Alexander Marwata, menilai Tim Pemburu Koruptor yang hendak dibentuk pemerintah nantinya tidak akan tumpang tindih dengan KPK. Menurutnya, jika tim itu jadi dibentuk, KPK nantinya akan berkoordinasi.

    “Kalau dilihat dari tumpang tindihnya, apakah penyidikan yang dilakukan Kejaksaan tumpang tindih dengan KPK? Enggak. Kan pasti ada pembagian pekerjaan, enggak akan tumpang tindih,” ujar Alex di Gedung Penunjang KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 16 Juli 2020.

    Rencana pembentukan Tim Pemburu Koruptor oleh pemerintah mengemuka setelah ramai sengkarut kedatangan buronan kasus korupsi Bank Bali, Joko Tjandra. Rencana tersebut sempat menuai kritikan dari sejumlah pihak, termasuk dari Wakil Ketua KPK kolega Alex, yaitu Nawawi Pomolango yang menilai Tim Pemburu Koruptor tidak diperlukan, karena lebih baik memperkuat koordinasi dan supervisi antarlembaga yang sudah ada.

    Alex mengatakan supervisi dan koordinasi itu sudah tugas KPK, sedangkan pembentukan Tim Pemburu Koruptor itu keputusan pemerintah. Karena itu, jika nantinya tim itu jadi dibentuk, maka KPK tetap akan menjalankan tugasnya sebagaimana biasanya, yaitu koordinasi dan supervisi terhadap aparat penegak hukum lain.

    “Nanti kalau misalnya pemerintah jadi membentuk Tim Pemburu Koruptor, kami akan berkoordinasi dengan mereka, ‘ini lho orang-orang yang masuk dalam pencarian oleh KPK’. Bukan berarti kami menyerahkan mereka semua, dari KPK sendiri kita tetap berusaha," ujar Alex.

    ACHMAD HAMUDI ASSEGAF


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Masker Scuba Tak Efektif Halau Covid-19, Bandingkan dengan Bahan Kain dan N95

    Dokter Muhamad Fajri Adda'i tak merekomendasikan penggunaan masker scuba dan buff. Ada sejumlah kelemahan pada bahan penutup wajah jenis tersebut.