Teken Surat Jalan Joko Tjandra, Brigjen Prasetijo Terancam Pidana

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Listyo Sigit memimpin upacara pencopotan dan pengangkatan jabatan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS di Aula Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, pada Kamis, 16 Juli 2020. Tempo/Andita Rahma

    Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Listyo Sigit memimpin upacara pencopotan dan pengangkatan jabatan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS di Aula Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, pada Kamis, 16 Juli 2020. Tempo/Andita Rahma

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan Brigadir Jenderal Prasetijo Utomo terancam hukuman pidana. Prasetijo diketahui menerbitkan surat jalan untuk Joko Tjandra pada Juni lalu.

    "Terkait seluruh rangkaian kasus ini akan tindaklanjuti dengan proses pidana," ujar Listyo di Mabes Polri pada Kamis, 16 Juli 2020.

    Surat jalan yang diteken Prasetijo diketahui digunakan oleh Joko Tjandra untuk berpergian dari Jakarta ke Pontianak pada 19-22 Juni lalu. Joko yang mengaku sebagai konsultan disebut berpergian dengan pesawat terbang. "Membawa perlengkapan yang diperlukan," demikian tertulis dalam catatan.

    Saat ini, Prasetijo tengah menjalani pemeriksaan di Divisi Profesi dan Pengamanan. Listyo pun sudah membentuk tim yang beranggotakan Direktorat Tindak Pidana Umum, Direktorat Tindak Pidana Siber dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi untuk mengusut tuntas kasus ini.

    Berdasarkan pemeriksaan awal, Prasetijo mengaku membuat surat jalan Joko Tjandra atas inisiatifnya sendiri dan tanpa izin dengan pimpinan terlebih dulu. Padahal, kata Listyo, surat jalan itu sebenarnya diperuntukkan pihak internal Polri ketika ada anggota yang akan pergi bertugas ke luar kota.

    Selain itu, kata Listyo, Polri akan mendalami adanya dugaan penerimaan gratifikasi dalam proses pembuatan surat jalan untuk Joko Tjandra tersebut. "Memproses tindak pidana yang kami dapatkan pemalsuan surat, penggunaan wewenang, termasuk aliran dana baik di Polri maupun yang terjadi di tempat lain," kata Listyo.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Anggaran Bansos Rp 31 Triliun untuk 13 Juta Pekerja Bergaji di Bawah Rp 5 Juta

    Airlangga Hartarto memastikan pemberian bansos untuk pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta. Sri Mulyani mengatakan anggaran bansos hingga Rp 31 triliun.