Perpres Baru, BIN Tak Lagi di Bawah Koordinasi Menkopolhukam

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo alias Jokowi memberikan pengarahan saat penyerahan bantuan modal kerja di Istana Bogor, Rabu, 15 Juli 2020. Presiden kembali menyerahkan bantuan kepada para pedagang kaki lima, keliling, rumahan hingga pedagang asongan masing-masing sebesar Rp 2,4 juta.  ANTARA/Sigid Kurniawan

    Presiden Joko Widodo alias Jokowi memberikan pengarahan saat penyerahan bantuan modal kerja di Istana Bogor, Rabu, 15 Juli 2020. Presiden kembali menyerahkan bantuan kepada para pedagang kaki lima, keliling, rumahan hingga pedagang asongan masing-masing sebesar Rp 2,4 juta. ANTARA/Sigid Kurniawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, yang resmi diundangkan pada 3 Juli 2020. Peraturan presiden yang baru ini mencabut peraturan sebelumnya yakni Perpres Nomor 43 Tahun 2015.

    Salah satu pasal yang berbeda dari aturan sebelumnya adalah pasal 4. Menurut pasal ini,
    Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum,
    Keamanan mengoordinasikan: Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Luar Negeri; Kementerian Pertahanan; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Kementerian Komunikasi dan Informatika;
    Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
    Reformasi Birokrasi; Kejaksaan Agung; TNI; Polri; dan instansi lain yang dianggap perlu.

    Badan Intelijen Negara atau BIN tidak lagi termasuk di bawah koordinasi Kemenko Polhukam seperti sebelumnya diatur dalam Perpres Nomor 43 Tahun 2015.

    "Pemerintah perlu menjelaskan mengapa BIN tidak berada lagi di bawah koordinasi Kemenko Polhukam sehingga publik dapat penjelasan yang utuh," ujar Pakar Hukum Tata Negara, Bayu Dwi Anggono saat dihubungi Tempo pada Kamis, 16 Juli 2020.

    Selain Pasal 4, pasal lainnya yang menjadi sorotan adalah Pasal 3. Dalam Perpres Nomor 73 Tahun 2020, ada penambahan tiga poin fungsi Kemenkopolhukam, yakni pengelolaan dan penanganan isu polhukam, pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet; dan penyelesaian isu di bidang politik, hukum, dan keamanan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga.

    "Dari penambahan fungsi ini, gejalanya sudah jelas ya, ada pelenturan fungsi Kemenkopolhukam," ujar
    Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati saat dihubungi terpisah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Inpres Jokowi Mencampur Militer dengan Sipil dalam Penerapan Protokol Kesehatan

    Melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2020, Jokowi menginstruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk membantu penerapan protokol kesehatan menghadapi Covid-19.