BNPB Bilang Desa Lebih Bisa Patuhi PSBB

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan Ketua BNPB Doni Monardo. ANTARA/Nova Wahyudi

    Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan Ketua BNPB Doni Monardo. ANTARA/Nova Wahyudi

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan desa-desa di berbagai daerah lebih berhasil dalam menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jika dibandingkan daerah perkotaan. "PSBB yang terbaik itu adalah di desa," kata Deputi Bidang Pencegahan BNPB Lilik Kurniawan, Kamis, 16 Juli 2020.

    Keberhasilan penerapan PSBB di desa, ujar dia, dikarenakan masyarakat sudah bisa memantau orang yang betul-betul harus dipahami terkait antisipasi penyebaran Covid-19. Selain itu, gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 menilai masyarakat di desa juga lebih patuh dan taat dalam menjalankan PSBB jika dibandingkan di daerah perkotaan.

    Ia mengatakan selama empat bulan terakhir, pemerintah terus berupaya melakukan pencegahan penularan Covid-19 ke masyarakat. Pada awal kejadian Covid-19, gugus tugas atau BNPB berusaha memahami kondisi di tengah masyarakat dan daerah dulu. "Sekarang alhamdulillah tim pakar kita sudah bisa membuat empat zonasi, yaitu merah, oranye, kuning dan hijau," ujarnya.

    Kemudian, lanjut Lilik, gugus tugas melihat pola kebiasaan masyarakat melalui penilaian mandiri. Penilaian itu meliputi perilaku tiap-tiap individu apakah membuatnya mudah tertular atau tidak. "Atau setelah dia tertular mudah menularkan pada orang lain. Pertanyaan-pertanyaan sederhana kita lakukan melalui aplikasi inaRISK personal," kata Lilik.

    Langkah selanjutnya ialah melihat apakah anggota keluarga individu tersebut memiliki risiko tertular atau malah menularkan pada orang lain. Terakhir, Lilik mengingatkan, sampai sekarang ancaman Covid-19 masih ada. Oleh sebab itu, masyarakat diminta untuk tetap menjalankan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah.



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Jalan Terus, Ada Usulan Perihal Pelaksanaan dalam Wabah Covid-19

    Rapat kerja antara DPR, Pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP menyepakati bahwa Pilkada 2020 berlangsung 9 Desember 2020 dengan sejumlah usulan tambahan.