Imigrasi Sanggau: Tak Ada Penerbitan Paspor Nama Joko Tjandra

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Joko S Tjandra. Dok. TEMPO: Amatul Rayyani

    Joko S Tjandra. Dok. TEMPO: Amatul Rayyani

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Seksi Teknologi dan Informasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau, Kalimantan Barat, Candra Wahyu Hidayat menegaskan tidak menemukan penerbitan dokumen paspor atas nama Djoko S Tjandra atau Joko Tjandra yang merupakan buronan Kejaksaan Agung dalam kasus cessie Bank Bali.

    "Tidak ada. Kami di Sanggau tidak menemukan dokumen atas nama yang bersangkutan dan kami sudah memastikan dengan melakukan check by system," kata Candra di Sanggau, Rabu 15 Juli 2020.

    Hal ini diungkapkan Chandra terkait kabar bahwa Djoko Tjandra ini merupakan pria kelahiran Kabupaten Sanggau. Menurut Candra, jika melihat foto dokumen halaman paspor yang tersebar di publik, sepertinya tertera paspor tersebut terbitan Jakarta Utara.

    "Sanggau tidak ada dokumen atas nama yang bersangkutan. Nah, kalau melihat foto dokumennya, itu paspor terbitan Jakarta Utara," ujarnya.

    Candra mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan sistem informasi manajemen keimigrasian dan tidak ditemukan paspor atas nama Djoko Tjandra, yang dikabarkan membuat paspor di Sanggau.

    "Sekarang, kami masih dalam pengumpulan bahan keterangan, kita juga masih mengumpulkan informasi lainnya secara intelijen," ucap Candra.

    Terkait riwayat perjalanan, kata Candra, hingga saat ini belum ditemukan, karena Kabupaten Sanggau tidak ada PLBN, terkecuali di Entikong.

    "Jadi kami tidak bisa memberikan penjelasan soal informasi perjalanan itu dan kami juga sudah layangkan surat koordinasi tentang riwayat data-data kependudukan yang bersangkutan. Kita tunggu hasilnya, nanti bagaimana," kata petinggi Imigrasi di Sanggau.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penjelasan Bamsoet Terkait Aturan Kepemilikan Senjata Api 9mm

    Bamsoet meluruskan pernyataan terkait usul agar Polri memperbolehkan masyarakat memiliki senjata api 9mm untuk membela diri. Mengacu pada aturan.