Selasa, 22 September 2020

Soal Tim Pemburu Koruptor, Komisi III DPR: Harus Punya Integritas

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Komisi III DPR Herman Herry diperiksa suhu tubuhnya sebelum meninjau kondisi rumah tahanan KPK di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 7 Juli 2020. Pertemuan antara Pimpinan KPK, Dewan Pengawas KPK, dan Komisi III DPR RI tersebut membahas penguatan lembaga dalam memberantas korupsi serta melihat langsung fasilitas rumah tahanan KPK. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua Komisi III DPR Herman Herry diperiksa suhu tubuhnya sebelum meninjau kondisi rumah tahanan KPK di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 7 Juli 2020. Pertemuan antara Pimpinan KPK, Dewan Pengawas KPK, dan Komisi III DPR RI tersebut membahas penguatan lembaga dalam memberantas korupsi serta melihat langsung fasilitas rumah tahanan KPK. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Herman Herry menanggapi rencana pemerintah mengaktifkan kembali tim pemburu koruptor untuk mengejar Joko Tjandra, buronan kasus pengalihan hak tagih Bank Bali. Herman mengatakan pembentukan tim, satgas, atau apa pun namanya adalah ranah pemerintah.

    Menurut Herman Komisi III tak memiliki kewenangan untuk mengomentari atau mengeksekusi apa pun. Meski begitu, ia berpendapat tim apa pun akan sia-sia tanpa adanya integritas dari aparat penegak hukum.

    "Kalau aparat penegak hukum tidak memiliki integritas yang memadai, seratus tim dibikin pun tidak akan ada gunanya," kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 Juli 2020.

    Herman menilai, undang-undang yang ada saat ini sebenarnya sudah cukup bagi aparat penegak hukum untuk melakukan tugas dan fungsinya menangkap dan memulangkan buronan. Meski begitu, ia kembali menyerahkan keputusan terkait tim pemburu koruptor itu kepada pemerintah. "Jadi mau dibikin tim pemburu apa pun atau apa pun namanya itu di ranah pemerintah," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

    Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. sebelumnya mengatakan pemerintah akan mengaktifkan kembali tim pemburu koruptor. Mahfud mengatakan payung hukum berupa instruksi presiden bahkan sudah siap.

    "Inpres-nya sudah ada di tangan Kemenkopolhukam sehingga secepatnya akan dibentuk tim itu dengan menampung masukan masyarakat, karena ini perlu kerja bareng, ndak boleh berebutan, ndak boleh saling sabot," kata Mahfud dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, @mohmahfudmd, Selasa, 14 Juli 2020.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI | DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Utak-atik Definisi Kematian Akibat Covid-19, Bandingkan dengan Uraian WHO

    Wacana definisi kematian akibat Covid-19 sempat disinggung dalam rakor penanganan pandemi. Hal itu mempengaruhi angka keberhasilan penanganan pandemi.