6 Hal Seputar Kasus Joko Tjandra: Lobi dari Malaysia-KTP Baru

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Joko S Tjandra. DOK/TEMPO/Amatul Rayyani

    Joko S Tjandra. DOK/TEMPO/Amatul Rayyani

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi III DPR, Benny K. Harman, mengusulkan pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk menangani kasus Joko Tjandra. Menurut dia, panitia khusus diperlukan karena kasus Joko melibatkan banyak lembaga penegak hukum lain, bukan hanya Direktorat Jenderal Imigrasi.

    “Oleh sebab itu, dengan penjelasan tadi banyak sekali institusi yang terkait, saya mengusulkan kesimpulan rapat ini Komisi III supaya mengagendakan usulan pembentukan pansus,” ujar Benny dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III dengan Direktur Jenderal Imigrasi, Jhoni Ginting, di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 13 Juli 2020.

    Joko kembali menjadi sorotan setelah ia mengajukan gugatan Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Masalahnya, Joko yang sudah buron ini datang sendiri ke pengadilan. Ia bahkan membuat KTP beralamat di DKI Jakarta.

    Berikut ini adalah 6 fakta yang dihimpun Tempo mengenai Joko dan kasusnya.

    1. Buron sejak 2009

    MA menghukum Joko 2 tahun penjara dan denda Rp 15 juta dalam kasus cessie Bank Bali. Uang milik Joko di Bank Bali sebesar Rp 546,166 miliar dirampas untuk negara.

    Putusan MA itu dibacakan pada 11 Juni 2009. Sehari sebelum putusan dibacakan, Joko keburu lari ke Papua Nugini. Dia juga dikabarkan mengganti kewarganegaraan ke Papua Nugini. Kejaksaan Agung mengajukan meminta Joko dicegah ke luar negeri pada 29 Maret 2012. Joko Tjandra juga dimasukan ke daftar buronan.

    2. Red Notice Joko Tjandra dicabut

    Sebelas tahun menyandang status buron, Kementerian Hukum dan HAM menyatakan mendapat pemberitahuan dari NCB Interpol bertanggal 5 Mei 2020. Interpol menyampaikan bahwa red notice atas nama Joko telah terhapus dalam sistem basis data terhitung sejak 2014, karena tidak ada permintaan lagi dari Kejaksaan Agung.

    “Ditjen Imigrasi menindaklanjuti dengan menghapus nama Joko dari Sistem Perlintasan pada 13 Mei 2020,” ujar Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi, Arvin Gumilang pada 30 Juni 2020.

    3. Joko Tjandra kembali ke Indonesia

    Kuasa hukum Joko, Anita Kolopaking, mengatakan kliennya masuk ke Tanah Air tanpa mengendap-endap. Ia berkoordinasi dengan Joko mengenai kedatangannya di Indonesia untuk mendaftarkan permohonan PK.

    “Pak Joko bilang bahwa dia sudah tidak lagi masuk red notice. Saya cek ke teman-teman ternyata betul,” kata Anita. Anita mendapatkan kabar bahwa Joko Tjandra sudah tiba di Indonesia pada 7 Juni 2020.

    4. KTP Anyar Joko Tjandra

    Anita Kolopaking mengatakan sehari setelah kepulangan Joko ke Tanah Air, ia dan kliennya datang ke Kelurahan Grogol Selatan untuk melakukan perekaman e-KTP. KTP lama Joko sudah tidak berlaku sejak 2012.

    Joko tiba di Kelurahan Grogol Selatan pada pukul 07.00, setengah jam sebelum lazimnya pelayanan dibuka. Saat mengajukan permohonan KTP itu, Joko sebenarnya juga sudah bukan warga negara Indonesia. KTP baru Joko terbit pada hari yang sama.

    Informasi Joko Tjandra membuat e-KTP pertama kali dilontarkan Masyarakat Antikorupsi Indonesia. Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan Joko Tjandra melakukan rekam data dan pencetakan KTP di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan. KTP beralamat di Jalan Simprug Golf I Nomor 89, Kelurahan Grogol Selatan, Kebayoran Lama , Jakarta Selatan.

    5. Mengajukan Peninjauan Kembali

    Joko mendaftarkan permohonan PK  pada hari yang sama setelah ia mengantongi KTP anyar, yaitu 8 Juni 2020. Sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung mengenai PK, Joko diharuskan datang ke sidang setidaknya satu kali. Akan tetapi, Joko Tjandra tidak hadir dalam sidang perdana 29 Juni dan 6 Juli 2020.

    Dalam dua kali sidang 29 Juni dan 6 Juli 2020, Joko Tjandra menyampaikan tak bisa hadir karena sedang sakit dan dirawat di Kuala Lumpur, Malaysia.

    Hakim memberi peringatan, bahwa Joko Tjandra harus hadir dalam sidang yang akan dilakukan pada 20 Juli mendatang. Hakim mengatakan tak akan lagi menunda sidang. "Ini kesempatan terakhir ya, kami tidak akan menunggu lagi," kata Ketua Majelis Hakim Nazar Effriadi di PN Jakarta Selatan, Senin, 6 Juli 2020.

    6. Lobi Joko Tjandra

    Cerita mantan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo memperkuat dugaan bahwa Joko punya akses yang luas ke lingkaran kekuasaan. Mengutip Majalah Tempo edisi 12 Juli 2020, Prasetyo menuturkan pernah diajak bicara empat mata dengan Jaksa Agung Malaysia Tan Sri Mohamed Apandi Ali pada 2015.

    Melalui Apandai, kata Prasetyo, Joko menitipkan pesan ingin pulang ke Tanah Air. Syaratnya, pemerintah harus menghapuskan kasus hukumnya. Sebagai imbalan, Joko berjanji membawa pulang hartanya ke Indonesia. Politikus Partai NasDem ini mengaku menolak mentah-mentah permintaan Apandi.

    Sejak mendapat titipan pesan itu, Prasetyo paham mengapa permohonan ekstradisi pemerintah Indonesia untuk Joko Tjandra tak pernah disambut otoritas Malaysia. “Dengan koneksi dan uang, tak sulit baginya melakukan apapun,” kata Prasetyo.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    5 Klaim Hadi Pranoto Soal Obat Covid-19 Dipatahkan Sejumlah Pakar

    Hadi Pranoto jadi perbincangan warganet setelah ia mengkalaim menemukan obat Covid-19 ketika diwawancarai musisi Anji. Sejumlah pakar meragukan Hadi.