Politikus Demokrat: Pemerintah Beri Karpet Merah ke Joko Tjandra

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Joko S Tjandra. Dok. TEMPO: Amatul Rayyani

    Joko S Tjandra. Dok. TEMPO: Amatul Rayyani

    TEMPO.CO, Jakarta - Dalam Rapat Dengar Pendapat, para Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat RI mencecar Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Jhoni Ginting seputar Joko Tjandra.

    Politikus Partai Demokrat, Benny K. Harman menyebut pemerintah sedang bermain ‘cilukba’ karena memberi jalan bagi buronan itu.

    “Mengapa saya mengatakan pemerintah main cilukba?, Karena jelas sekali kronologi ini adalah sebuah skenario, supaya Pak Joko ini bisa masuk dengan aman, lolos dengan aman, dan juga meninggalkan Indonesia dengan aman,” ujar Benny di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 13 Juli 2020.

    Joko Tjandra diberitakan datang ke Indonesia dan mengajukan Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 8 Juni 2020 setelah berhasil lolos dari pantauan Imigrasi.

    Kementerian Hukum dan HAM mengonfirmasi dalam keterangan kronologis bahwa Ditjen Imigrasi telah menghapus nama Joko Soegiarto Tjandra dari Sistem Perlintasan pada 13 Mei 2020. Kemudian, nama Joko kembali masuk dengan status DPO atas permintaan Kejaksaan Agungpada 27 Juni 2020.

    Menanggapi kronologi lolosnya Joko Tjandra, Benny menyebut polemik kedatangan buron kasus cessie Bank Bali itu semua tak lebih dari sekedar sandiwara. Menurut Benny, Joko berhasil datang tanpa melalui ‘jalan tikus’, dan itu menunjukkan bahwa pemerintah sebenarnya memberikan jalan bagi kedatangan Joko.

    “Penjelasan-penjelasan dokumen-dokumen yang ada ini makin menjelaskan bahwa masuknya Pak Joko ini dikawal, dikasih karpet merah oleh pemerintah,” ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Inpres Jokowi Mencampur Militer dengan Sipil dalam Penerapan Protokol Kesehatan

    Melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2020, Jokowi menginstruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk membantu penerapan protokol kesehatan menghadapi Covid-19.