Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Imbas E-KTP Joko Tjandra, Tito Akan Buat Edaran Soal Warga DPO

image-gnews
Joko S Tjandra. Dok. TEMPO: Amatul Rayyani
Joko S Tjandra. Dok. TEMPO: Amatul Rayyani
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan akan membuat aturan internal usai 'kecolongan' pembuatan e-KTP Joko Tjandra, buronan kasus pengalihan hak tagih Bank Bali. Tito mengatakan kasus itu menjadi pelajaran bagi Kemendagri terutama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil.

Menurut Tito, ia sudah meminta Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrullah untuk proaktif mengecek status hukum dan status kependudukan seseorang yang dikabarkan terseret kasus hukum.

"Saya akan buat surat internal agar proaktif menanyakan kepada aparat penegak hukum apakah yang bersangkutan dalam status buronan, red notice Interpol atau sudah jadi warga negara lain," kata Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Senin, 13 Juli 2020.

Tito mengatakan Dukcapil harus menandai status kependudukan orang tersebut di dalam sistem jika sudah mendapat konfirmasi penegak hukum. Sehingga, ujar Tito, petugas bisa melapor kepada penegak hukum seumpama orang tersebut mendatangi kantor Dukcapil untuk mengurus e-KTP seperti yang dilakukan Joko Tjandra.

"Ini sudah saya arahkan dan surat edaran sedang kami buat, sebagai langkah proaktif kami," ujar mantan Kepala Polri itu.

Adapun mengenai penerbitan e-KTP Joko Tjandra, Tito mengatakan terjadi karena data Joko Tjandra masih ada dalam sistem Dukcapil hanya saja tidak aktif. Ia juga menyebut Dukcapil tak memperoleh pemberitahuan resmi bahwa Joko berstatus buronan atau sudah beralih menjadi warga negara Papua Nugini.

Di sisi lain, kata Tito, petugas di lapangan yang jumlahnya puluhan ribu belum tentu mengetahui siapa Joko Tjandra. Tito menyebut spirit petugas adalah melayani masyarakat yang datang dengan cepat.

"Saya sampaikan ke Pak Zudan, sebetulnya kalau kita dasarkan aturan yang ada, enggak ada salahnya, karena kita enggak dapat pemberitahuan resmi yang bersangkutan warga negara Papua Nugini, buronan, surat ke Dukcapil enggak ada," kata Tito.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hal tersebut disampaikan Tito menjawab pertanyaan anggota Komisi II DPR Johan Budi Sapto Pribowo. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu sebelumnya mempertanyakan kerja sama Kemendagri dengan aparat penegak hukum.

"Karena e-KTP ini palang pintu utama, bukan korupsi saja, tapi terorisme, bahaya sekali bisa dapat e-KTP dengan cara singkat," ujar Johan Budi.

Johan mempertanyakan apakah Kemendagri, khususnya Dukcapil tak otomatis mendapatkan pemberitahuan terkait status orang-orang yang menjadi DPO. Jika tak ada, ia meminta Kemendagri berkoordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi hingga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terkait hal tersebut.

"Bicara dengan Kejaksaan, Kepolisian, KPK, yang secara otomatis kalau ada orang DPO, lari, otomatis Dukcapil tahu," kata mantan juru bicara KPK ini.

Tito mengatakan ia telah meminta Dirjen Dukcapil untuk menjajaki kerja sama dengan penegak hukum terkait usulan Johan. Namun dalam waktu dekat, ia menegaskan Kemendagri akan menerbitkan surat edaran.

Buron kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali, Joko Tjandra, sebelumnya membuat e-KTP di kantor Dukcapil Grogol Selatan, Jakarta Selatan pada 8 Juni lalu. Padahal selain berstatus buron selama 11 tahun terakhir, Joko juga sudah menjadi warga negara Papua Nugini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini

6 jam lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini

RUU DKJ yang telah disepakati terdiri dari 12 Bab dan 73 Pasal.


DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

8 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.


Mendagri Tito Karnavian Dorong Pj Kepala Daerah Penuhi Anggaran Pilkada Serentak 2024

10 jam lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Mendagri Tito Karnavian Dorong Pj Kepala Daerah Penuhi Anggaran Pilkada Serentak 2024

Anggaran Pilkada serentak 2024 sebanyak 40 persen berasal dari APBD 2023, dan 60 persen dari APBD 2024.


Cara Mendapatkan KTP bagi Orang Asing di Indonesia

5 hari lalu

Petugas melayani warga yang sedang mengajukan permohonan perekaman KTP elektronik di Kantor Kelurahan Cempaka Putih Barat, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri menambah stok blanko KTP elektronik sebanyak 11 juta keping lebih. Penambahan dilakukan usai stok blanko KTP-el habis sejak pekan terakhir Juli 2023. Pengadaan blanko KTP-el sudah dilakukan tiga kali dalam tahun ini. Pengadaan pertama dilakukan pada awal 2023 sebanyak 10.450.518 keping dengan menggunakan anggaran reguler APBN. Semua blanko itu habis dipakai pada akhir Mei 2023. TEMPO/Subekti.
Cara Mendapatkan KTP bagi Orang Asing di Indonesia

Cara mendapatkan KTP bagi orang asing di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Ini syarat dan prosedurnya.


Perkara Korupsi IPDN, Dudy Jocom Divonis 4 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp 4,6 Miliar

8 hari lalu

Sidang Putusan Kasus Korupsi Proyek Pembangunan Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Kabupaten Rokan Hilir; Kabupaten Minahasa; dan Kabupaten Agam dengan terdakwa Dudy Jocom di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
Perkara Korupsi IPDN, Dudy Jocom Divonis 4 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp 4,6 Miliar

Majelis hakim Pengadilan Tipikor memutuskan Dudy Jocom terbukti bersalah dalam dugaan korupsi IPDN di 3 kabupaten.


Alasan Pemerintah Kukuh Ingin DPR Ikut Juga Pindah ke IKN Nusantara

8 hari lalu

Ilustrasi DPR. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Alasan Pemerintah Kukuh Ingin DPR Ikut Juga Pindah ke IKN Nusantara

Pemerintah sempat menanggapi usulan DPR yang ogah ikut pindah ke IKN Nusantara. Begini alasannya.


DPR Ogah Pindah ke IKN, Pemerintah: Jangan Kami Saja di Sana

9 hari lalu

Suasana rapat kerja Badan legislasi DPR RI membahas RUU DKJ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Ogah Pindah ke IKN, Pemerintah: Jangan Kami Saja di Sana

DPR menilai RUU DKJ perlu memberikan kekhususan kepada Jakarta, yang salah satunya bisa melalui fungsi sebagai ibu kota legislatif.


Kemendagri Sepakat RUU DKJ Diajukan ke Sidang Paripurna DPR

9 hari lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (tengah) bersama jajarannya menyampaikan pandangannya dalam rapat kerja mengenai kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR dan DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Baleg DPR menargetkan pembahasan RUU DKJ selesai disahkan pada 4 April 2024 pascapengiriman daftar inventarisir masalah (DIM) dari pemerintah resmi dibahas hari ini. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Kemendagri Sepakat RUU DKJ Diajukan ke Sidang Paripurna DPR

Kemendagri setuju RUU DKJ untuk dibawa ke sidang paripurna DPR guna menjadi Undang-undang.


Kemendagri Dorong Pemda Maksimalkan Pengelolaan BUMD

11 hari lalu

Kemendagri Dorong Pemda Maksimalkan Pengelolaan BUMD

Rakor ini bertujuan memberikan masukan dan arahan tentang langkah-langkah aplikatif yang harus dikerjakan Pemda dalam memperkuat perekonomian daerah


Sekjen Kemendagri Sebut DKJ Punya Dua Kekhususan, Apa Saja?

12 hari lalu

Suasana rapat kerja Badan legislasi DPR RI membahas RUU DKJ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sekjen Kemendagri Sebut DKJ Punya Dua Kekhususan, Apa Saja?

Anggota Baleg DPR mengingatkan agar kekhususan DKJ lebih dari sekadar soal kewenangan pengelolaan sektoral ataupun administrasi.