Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Yasonna Laoly Ungkap Kejanggalan Paspor Baru Joko Tjandra

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Joko S Tjandra. Dok. TEMPO: Amatul Rayyani
Joko S Tjandra. Dok. TEMPO: Amatul Rayyani
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Buron perkara hak tagih Bank Bali, Joko Tjandra, keluar-masuk Indonesia tanpa tercatat di perlintasan Imigrasi. Joko memakai identitas sebagai warga negara Papua Nugini selama dalam pelarian.

Duta Besar Indonesia untuk Papua Nugini dan Kepulauan Solomon, Andriana Supandy, mengatakan Joko Tjandra mendapatkan paspor Papua Nugini pada Mei 2012.

Ia mengubah namanya menjadi Joe Chan dan mengganti tanggal kelahirannya, dari sebelumnya 27 Agustus 1951 menjadi 27 September 1963. Pada Januari 2018, Joko memperoleh paspor baru lagi atas nama yang sama, Joe Chan, yang berlaku hingga Januari 2023.

“Terkait dengan status kewarganegaraan JST (Joko Soegiarto Tjandra), pemerintah Papua Nugini belum pernah mencabut status warga negara Papua Nugini yang bersangkutan,” tutur Andriana seperti dikutip dari Majalah Tempo, edisi 13-19 Juli 2020.

Saat masuk ke Indonesia Juni lalu, Imigrasi sempat menerbitkan paspor baru untuk pemilik Mulia Group itu. Kuasa Hukum Joko, Anita Kolopaking menyebut Joko membuat paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Utara sebelum balik ke Kuala Lumpur pada Senin pagi, 22 Juni. Anita mengantarnya ke sana. Tapi, setelah menunggu seharian, paspor tak kunjung jadi. Sedangkan Joko ingin pulang ke Malaysia hari itu juga.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Paspor baru Joko terbit keesokan harinya. Walhasil, Joko meninggalkan Jakarta tanpa menggunakan paspor atas nama Joko Soegiarto Tjandra. “Saya tanya Bapak pakai paspor apa. Tapi Bapak bilang, ‘Kamu tidak usah tahu’,” ujar Anita,

Joko kembali masuk daftar hitam Imigrasi setelah Kejaksaan Agung menetapkannya lagi sebagai buron pada 27 Juni atau setelah ada kehebohan. Imigrasi pun menarik paspor baru Joko yang terbit pada 23 Juni. “Saat saya melihat fotonya, dia memiliki alis, padahal dulu tidak,” kata Menkumham Yasonna Laoly kepada tim Majalah Tempo pada Jumat, 10 Juli lalu.

Baca berita selengkapnya Alis Joko dan Surat Interpol di majalah Tempo edisi Senin, 13 Juli 2020.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Raih 147 Ribu Suara, Meutya Hafid Bakal Melenggang Kembali ke Senayan

11 hari lalu

Ketua Komisi 1 DPR RI Meutya Hafid
Raih 147 Ribu Suara, Meutya Hafid Bakal Melenggang Kembali ke Senayan

Meutya Hafid merupakan satu-satunya perempuan yang terpilih di Dapil Sumatera Utara I.


Jokowi Perintahkan Menteri Yasonna Laoly Bikin Kajian Status Kewarganegaraan Diaspora

11 hari lalu

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly.
Jokowi Perintahkan Menteri Yasonna Laoly Bikin Kajian Status Kewarganegaraan Diaspora

Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk membuat kajian mengenai status kewarganegaraan.


Kilas Balik Aksi Cap Jempol Darah Buntut Kisruh AHY dan Moeldoko, Kini Seteru Telah Jadi Sekutu

21 hari lalu

Kader Partai Demokrat menempelkan jempolnya pada spanduk di Kantor DPD DKI Partai Demokrat, Jakarta, Ahad, 7 Maret 2021. Kegiatan cap jempol darah tersebut dalam rangka menunjukkan kesetiaan kader Partai Demokrat kepada Ketua Umum, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. TEMPO/Muhammad Hidayat
Kilas Balik Aksi Cap Jempol Darah Buntut Kisruh AHY dan Moeldoko, Kini Seteru Telah Jadi Sekutu

AHY dan Moeldoko sempat berseteru karena rebutan tampuk kepemimpinan Partai Demokrat. Sengketa itu diwarnai aksi cap jempol darah.


Kesiapan PDIP Ajukan Hak Angket, Ini Keyakinan Adian Napitupulu hingga Yasonna Laoly

23 hari lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri (kiri) bersama Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (kedua kiri), Seskab Pramono Anung (kedua kanan), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly (kanan) hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PDI Perjuangan di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019. ANTARA
Kesiapan PDIP Ajukan Hak Angket, Ini Keyakinan Adian Napitupulu hingga Yasonna Laoly

Sejumlah tokoh PDIP buka suara soal kesiapan partai ini ajukan hak angket DPR. Ini kata Adian Napitupulu hingga Yasonna Laoly.


Teladan Ayah Tempa Kedisiplinan Yasonna

35 hari lalu

Teladan Ayah Tempa Kedisiplinan Yasonna

Terlatih kerja keras saat membantu ayahnya membangun bisnis minyak goreng. Kerja keras dan disiplin menjadi bekal Yasonna membangun karier di bidang hukum.


Menteri Yasonna Laoly Minta Masyarakat untuk Terus Mendesak Penuntasan Kasus Kerusuhan Mei 1998

47 hari lalu

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly.
Menteri Yasonna Laoly Minta Masyarakat untuk Terus Mendesak Penuntasan Kasus Kerusuhan Mei 1998

Menteri Hukum dan HAM menerima sejumlah advokat dari TPDI yang meminta penuntasan kasus Kerusuhan Mei 1998.


Yasonna Sebut Alvin Lim Orang Gila, Bantah soal Ferdy Sambo Tidak Ditahan

5 Januari 2024

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly.
Yasonna Sebut Alvin Lim Orang Gila, Bantah soal Ferdy Sambo Tidak Ditahan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membantah isu mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo tidak ditahan di Lapas salemba.


Bupati Bandung Raih Penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly

15 Desember 2023

Bupati Bandung Raih Penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung meraih penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai kabupaten/kota terbaik.


Jadi Tersangka KPK, Wamenkumham Eddy Hiariej Masih Beraktivitas Seperti Biasa

14 November 2023

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edward Omar Sharief Hiariej, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 28 Juli 2023. Omar Sharief Hiariej, diperiksa sebagai saksi dalam penyelidikan tindak pidana korupsi terkait perkara dugaan penerimaan gratifikasi sebesar Rp.7 miliar dalam pengurusan status hukum PT. Citra Lampia Mandiri. TEMPO/Imam Sukamto
Jadi Tersangka KPK, Wamenkumham Eddy Hiariej Masih Beraktivitas Seperti Biasa

Wamenkumham Eddy Hiariej saat ini berada di Jakarta dan tengah beraktivitas di kantor membantu Menkumham Yasonna Laoly seperti biasa.


Menkumham Tegaskan Pentingnya Akses Keterbukaan Hukum

12 Oktober 2023

Menkumham Tegaskan Pentingnya Akses Keterbukaan Hukum

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meminta seluruh patugas pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) lebih aktif lagi mengomunikasikan dokumen dan informasi hukum kepada masyarakat.