TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Front Rakyat Indonesia for West Papua Surya Anta Ginting menceritakan kondisi overkapasitas Rutan Klas I Salemba tempatnya pernah ditahan. Cerita ini dia sampaikan melalui utas di akun Twitternya, @SuryaAnta pada Ahad malam, 12 Juli 2020.
"Dulu saya pernah ikut diskusi overkapasitas penjara. Selama di Salemba saya baru sadar apa itu overkapasitas penjara," tulis Surya Anta. Dihubungi Tempo pada Ahad malam, ia memperbolehkan cerita itu dikutip.
Surya Anta adalah satu dari enam tahanan politik kasus makar Papua. Mereka mulanya ditangkap karena mengibarkan bendera Bintang Kejora dalam aksi di depan Istana Presiden pada tahun lalu. Surya dkk divonis sembilan bulan dan telah bebas murni pada Mei lalu.
Menurut Surya Anta, Rutan Klas I Salemba berkapasitas 1.500 orang. Namun saat ia dan teman-temannya tiba, Rutan itu dihuni oleh sekitar 4.300 narapidana dan tahanan.
"Negara mampu memenjarakan orang, tapi gagal memastikan pemenuhan hak hidup bagi para napi dan tahanan," ujar Surya Anta.
Dalam cuitannya, Surya beberapa kali mengunggah foto para tahanan yang tidur berjejalan di lantai, beralas tikar atau kasur tipis. Ruangan juga seperti 'dikapling-kapling' oleh para tahanan sebelumnya.
Misalnya Lapak Korea yang merupakan lapak tahanan orang Batak. Ada pula Lapak Palembang hingga Lapak Buaya, yakni lapak yang paling dekat dengan toilet.
Surya mengatakan perbedaan kelas sosial juga tampak nyata di penjara. Tahanan yang tak memiliki uang untuk 'tiket' masuk kamar dan membayar uang mingguan kamar terpaksa tidur di lorong.
"Hidup di penjara tak lantas semuanya ditanggung negara. Karena nasi, lauk, dan air cadong (makanan penjara) jumlahnya sedikit," ujar Surya. Ia mengaku memasak dan membeli lauk pauk sendiri selama dipenjara, lantaran tak ingin mengambil jatah makan para tahanan yang tinggal dan tidur di lorong.
Surya Anta mengatakan ia bisa memiliki dokumentasi kondisi Rutan Salemba ini karena keberadaan bisnis jual-beli dan servis ponsel. Ia menyebut ada pelbagai bisnis lainnya, mulai warung makan hingga narkoba.
Tempo mengonfirmasi utas Surya Anta ini kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Inspektur Jenderal Reinhard Silitonga, tetapi belum direspons. Namun dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Menkumham Yasonna Laoly mengakui rutan dan lapas masih overkapasitas.
Yasonna mengatakan ada 271 ribu lebih narapidana dan tahanan di seluruh Indonesia. Sekitar 70 persen yang menjadi warga binaan berasal dari kasus narkoba.
BUDIARTI UTAMI PUTRI
