Siti Zuhro Nilai Ada 3 Poin di Pemilu 2019 yang Perlu Dievalusi

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro. TEMPO/Imam Sukamto

    Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah diminta sungguh-sungguh berkaca dari Pemilu 2019 dalam melakukan pembahasan revisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengatakan, praktik buruk dari Pemilu 2019 tak boleh diulang lagi dalam Pemilu 2024 mendatang.

    "Ke depan kita bersama-sama memperbaiki praktik buruk dan menghadirkan praktik-praktik yang jauh lebih bisa dipertanggungjawabkan dan bermanfaat," kata Siti dalam bedah buku 'Pemilu Serentak 2019: Catatan Pengalaman di Indonesia' karya politikus Partai Persatuan Pembangunan Achmad Baidowi, Ahad, 12 Juli 2020.

    Siti membeberkan ada sejumlah poin yang perlu dievaluasi dari sistem Pemilu 2019. Mulai dari keserentakan pemilu hingga ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diberlakukan. Menurut Siti, banyak asumsi awal yang terbukti keliru.

    Siti mencontohkan, keserentakan awalnya diasumsikan bisa membuat pemilu lebih efisien dan efektif, memberikan efek ekor jas (coattail effect), meningkatkan partisipasi pemilih, dan lainnya. Namun asumsi teoretik itu dalam praktiknya jauh dari kenyataan.

    "Ini harus menjadi landasan pengambil kebijakan nanti di DPR dan eksekutif," kata Siti.

    Politikus PPP Achmad Baidowi dalam bukunya menyatakan, partai pengusung tak merasakan efek ekor jas. Menurut dia, banyak partai tak menangguk efek elektoral dari pasangan calon presiden-wakil presiden yang diusung kendati mereka telah bekerja keras.

    "Harus diakui mayoritas partai politik tidak merasakan dampak efek ekor jas," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PPP ini.

    Baidowi mengatakan, dalam pemilu serentak, pemilihan legislatif juga tenggelam alias kalah populer dibanding pemilihan presiden. Mayoritas perhatian publik tertuju pada pilpres.

    Belum lagi di beberapa daerah partai kesulitan menggaet suara jika basis suara di daerah tersebut tak mendukung pasangan calon presiden-wakil presiden yang didukung partai. Baidowi mengaku mengalami dilema semacam ini di daerah pemilihannya, Jawa Timur XI, meliputi Madura, yang merupakan basis pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

    Poin lain yang disorot dari Pemilu serentak 2019 adalah ratusan penyelenggara pemilu yang menjadi korban. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Ilham Saputra mengatakan, Pemilu 2014 sebenarnya juga memakan korban. Namun ia mengatakan adanya peningkatan tekanan di Pemilu serentak 2019.

    "Dengan format pemilu seperti sekarang yang kita kerjakan serentak, tentu peningkatan suhu politik luar biasa saat pilpres dan pileg digabung," kata Ilham dalam acara yang sama.

    Ilham mengatakan banyak petugas mengalami tekanan. Banyak pula petugas yang memiliki penyakit bawaan. Menurut dia, ini merupakan temuan penelitian yang dilakukan Fakultas Kedokteran, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.

    Siti Zuhro mengatakan ada sejumlah alternatif mengevaluasi keserentakan pemilu. Misalnya pilpres mendahului pileg, pemilu serentak nasional (presiden, DPR, dan DPD) disusul pemilu lokal (kepala daerah dan DPRD), atau memisahkan pemilu legislatif dan pemilu eksekutif.

    "Kita harus tutup buku terhadap dampak-dampak negatif ini, kita usulkan RUU Pemilu yang jauh lebih kredibel, jauh lebih memayungi semua parpol bukan hanya parpol besar," ujar Siti.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Inpres Jokowi Mencampur Militer dengan Sipil dalam Penerapan Protokol Kesehatan

    Melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2020, Jokowi menginstruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk membantu penerapan protokol kesehatan menghadapi Covid-19.