Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tenaga Ahli KSP: PSBB Masih Berlaku, Tergantung Situasi Daerah

image-gnews
Petugas menyemprotkan disinfektan untuk mencegah penularan virus corona (COVID-19) di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat 3 Juli 2020. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi di DKI Jakarta 14 hari ke depan. Masa PSBB transisi fase 1 seharusnya berakhir Kamis 2 Juni 2020. Keputusan perpanjangan PSBB transisi itu diambil dari rapat Gugus tugas Covid-19 DKI Jakarta. TEMPO/Subekti.
Petugas menyemprotkan disinfektan untuk mencegah penularan virus corona (COVID-19) di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat 3 Juli 2020. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi di DKI Jakarta 14 hari ke depan. Masa PSBB transisi fase 1 seharusnya berakhir Kamis 2 Juni 2020. Keputusan perpanjangan PSBB transisi itu diambil dari rapat Gugus tugas Covid-19 DKI Jakarta. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Brian Sriprahastuti, mengatakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB masih menjadi kebijakan yang dipilih oleh pemerintah.

PSBB, kata dia, masih berjalan dan bisa diterapkan sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. "PSBB masih menjadi intervensi kebijakan yang dipilih pemerintah, dan sampai saat ini masih berlaku. Tapi tergantung situasi di daerah itu masing-masing," kata Brian dalam diskusi di Polemik Trijaya FM, Sabtu 11 Juli 2020.

Sebelum memasuki adaptasi kebiasaan baru atau new normal, kata Brian, ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Yakni prakondisi dengan sosialisasi yang masif dan riset kapan waktu yang tepat kegiatan sosial ekonomi bisa dilakukan.

Hal itu juga, kata Brian, sangat tergantung dengan situasi di masing-masing daerah. Karena itu dibutuhkan konsolidasi pemerintah dengan pemerintah daerah. "Karena sebetulnya pemerintah daerah itu yang paling tahu kondisi masyarakat setempat," tuturnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu Brian mengingatkan agar kebijakan apapun yang akan diambil, harus berdasarkan data dan fakta di lapangan.

Pengambilan data-data dan pengecekan fakta tersebut menurutnya harus dilakukan setiap hari. "Karena ini terkait dengan zona pandemi Covid di daerah apakah hijau, kuning, orange, dan merah," ujar Brian.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kata Moeldoko Soal Keberlanjutan KSP di Pemerintahan Prabowo

9 hari lalu

Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko saat menyampaikan keterangan di Kantor Staf Presiden Jakarta, Rabu (2/10/2024). ANTARA/Andi Firdaus
Kata Moeldoko Soal Keberlanjutan KSP di Pemerintahan Prabowo

Moeldoko menyatakan akan kembali menekuni proyek baterai untuk kendaraan listrik setelah masa jabatannya di KSP berakhir.


FAO, KSP, dan Kemenko Perekonomian Luncurkan Program untuk Merevitalisasi Pertanian Indonesia

10 hari lalu

Ilustrasi kekeringan: Warga berjalan di sawah yang kering akibat kemarau di Rajeg, Kabupaten Tangerang, Banten. ANTARA FOTO/Fauzan/ama.
FAO, KSP, dan Kemenko Perekonomian Luncurkan Program untuk Merevitalisasi Pertanian Indonesia

Inisiatif ini untuk mengatasi salah satu tantangan terbesar Indonesia memastikan keberlanjutan sektor pertanian di Indonesia.


Presiden Jokowi Sebut Hikmah di Balik Pandemi Covid, Indonesia Bisa Menapak Menjadi Negara Industri

18 hari lalu

Presiden Jokowi saat meresmikan Injeksi Bauksit Perdana SGAR PT. Borneo Alumia Indonesia, Mempawah, 24 September 2024. Foto tangkap layar Sekretariat Presiden
Presiden Jokowi Sebut Hikmah di Balik Pandemi Covid, Indonesia Bisa Menapak Menjadi Negara Industri

Presiden Jokowi mengatakan hikmah di balik pandemi Covid yaitu negara maju sibuk karena terjadi resesi, dimanfaatkan Indonesia membangun hilirisasi.


Jokowi Bentuk Kantor Komunikasi Kepresidenan

56 hari lalu

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menhan Prabowo Subianto (ketiga kiri) dan Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri) mengikuti upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di lapangan upacara Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu 17 Agustus 2024. Upacara dalam rangka hari ulang tahun (HUT) ke-79 RI tersebut mengusung tema Nusantara Baru Indonesia Maju. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Jokowi Bentuk Kantor Komunikasi Kepresidenan

Pembentukan Kantor Komunikasi Kepresidenan ini ditetapkan Jokowi lewat Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024.


Anggaran HUT RI di IKN Membengkak, Jokowi dan Moeldoko Sepakat: Wajar

11 Agustus 2024

Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno (kiri) menjawab pertanyaan watawan saat perdana berkantor di kompleks Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Senin 29 Juli 2024. Pada hari perdana berkantor di IKN, Presiden memimpin rapat dengan jajaran Otorita IKN didampingi Mensesneg dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, serta akan menerima Jajaran Forkompinda Kaltim. ANTARA FOTO/Mentari Dwi Gayati
Anggaran HUT RI di IKN Membengkak, Jokowi dan Moeldoko Sepakat: Wajar

Jokowi memaklumi anggaran untuk perayaan HUT ke-79 RI di IKN membengkak. Begitu pula KSP Moeldoko.


KSP Sebut KPK Periode ini Babak Belur, Begini Respons IM57+ Institute

10 Agustus 2024

 Koordinator IM57+ M Praswad. Wikipedia
KSP Sebut KPK Periode ini Babak Belur, Begini Respons IM57+ Institute

IM57+ menilai pandangan KSP valid dan mencerminkan kegagalan total pimpinan KPK yang dipilih oleh Istana Presiden Jokowi.


KSP: Jokowi Penuhi Janji Berkantor di IKN sebelum HUT ke-79 RI

1 Agustus 2024

Presiden Joko Widodo menjawab pertanyaan awak media usai membuka Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2024 di Jakarta, Kamis 1 Agustus 2024. Forum interaksi dan kolaborasi yang diikuti oleh mitra strategis Bank Indonesia, asosiasi, industri, UMKM, akademisi, dan masyarakat ini bertujuan mempercepat transformasi Ekonomi Keuangan Digital (EKD) nasional dalam rangka menciptakan ekonomi & keuangan yang inklusif, mendukung inovasi, dan meningkatkan daya saing UMKM Indonesia. TEMPO/Tony Hartawan
KSP: Jokowi Penuhi Janji Berkantor di IKN sebelum HUT ke-79 RI

Jokowi telah menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan IKN tahap I yang disebut sudah sesuai rencana.


Beda Pendapat KSP Moeldoko dan KSAD Maruli Simanjuntak soal Wacana Prajurit TNI Boleh Berbisnis

23 Juli 2024

Ilustrasi TNI. dok.TEMPO
Beda Pendapat KSP Moeldoko dan KSAD Maruli Simanjuntak soal Wacana Prajurit TNI Boleh Berbisnis

Sejumlah pejabat publik turut bersuara atas usulan penghapusan larangan berbisnis untuk prajurit TNI tersebut.


KSP Moeldoko Tidak Setuju TNI Boleh Berbisnis Lagi

22 Juli 2024

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat konferensi pers tentang Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
KSP Moeldoko Tidak Setuju TNI Boleh Berbisnis Lagi

Kepala Staf Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko menilai TNI harus profesional.


Alasan KKJ Laporkan Kasus Kematian Wartawan Tribrata TV ke Jokowi

17 Juli 2024

Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) melapor ke Kantor Staf Presiden mengusut kasus pembakaran rumah wartawan Tribrata TV, Rico Sampurna Pasaribu. KKJ diwakili oleh Bayu Wardhana, Sekjen AJI; Zaky Yamami, Koordinator Kampanye Amnesty Intern Indonesia; Andy Muhammad Rezaldi, Wakil Koordinator KontraS, Rabu, 17 Juli 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Alasan KKJ Laporkan Kasus Kematian Wartawan Tribrata TV ke Jokowi

Laporan KKJ ke KSP soal kasus kematian wartawan Tribrata TV diwakili oleh Aliansi Jurnalis Independen atau AJI, KontraS, dan Amnesty International.