Tenaga Ahli KSP: PSBB Masih Berlaku, Tergantung Situasi Daerah

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas menyemprotkan disinfektan untuk mencegah penularan virus corona (COVID-19) di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat 3 Juli 2020. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi di DKI Jakarta 14 hari ke depan. Masa PSBB transisi fase 1 seharusnya berakhir Kamis 2 Juni 2020. Keputusan perpanjangan PSBB transisi itu diambil dari rapat Gugus tugas Covid-19 DKI Jakarta. TEMPO/Subekti.

    Petugas menyemprotkan disinfektan untuk mencegah penularan virus corona (COVID-19) di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat 3 Juli 2020. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi di DKI Jakarta 14 hari ke depan. Masa PSBB transisi fase 1 seharusnya berakhir Kamis 2 Juni 2020. Keputusan perpanjangan PSBB transisi itu diambil dari rapat Gugus tugas Covid-19 DKI Jakarta. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Brian Sriprahastuti, mengatakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB masih menjadi kebijakan yang dipilih oleh pemerintah.

    PSBB, kata dia, masih berjalan dan bisa diterapkan sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. "PSBB masih menjadi intervensi kebijakan yang dipilih pemerintah, dan sampai saat ini masih berlaku. Tapi tergantung situasi di daerah itu masing-masing," kata Brian dalam diskusi di Polemik Trijaya FM, Sabtu 11 Juli 2020.

    Sebelum memasuki adaptasi kebiasaan baru atau new normal, kata Brian, ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Yakni prakondisi dengan sosialisasi yang masif dan riset kapan waktu yang tepat kegiatan sosial ekonomi bisa dilakukan.

    Hal itu juga, kata Brian, sangat tergantung dengan situasi di masing-masing daerah. Karena itu dibutuhkan konsolidasi pemerintah dengan pemerintah daerah. "Karena sebetulnya pemerintah daerah itu yang paling tahu kondisi masyarakat setempat," tuturnya.

    Selain itu Brian mengingatkan agar kebijakan apapun yang akan diambil, harus berdasarkan data dan fakta di lapangan.

    Pengambilan data-data dan pengecekan fakta tersebut menurutnya harus dilakukan setiap hari. "Karena ini terkait dengan zona pandemi Covid di daerah apakah hijau, kuning, orange, dan merah," ujar Brian.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Anggaran Bansos Rp 31 Triliun untuk 13 Juta Pekerja Bergaji di Bawah Rp 5 Juta

    Airlangga Hartarto memastikan pemberian bansos untuk pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta. Sri Mulyani mengatakan anggaran bansos hingga Rp 31 triliun.