Gugus Tugas: Masyarakat Belum Ketat Terapkan Protokol Kesehatan

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengunjung menikmati hidangan makanan di pusat jajanan serba ada (Food Court) di Bandung Electronic Center (BEC), Bandung, Kamis, 9 Juli 2020. Sejumlah pengelola restoran dan pusat jajanan menerapkan protokol kesehatan ketat seperti pembatas di meja makan dan pengaturan jarak meja guna mencegah penyebaran COVID-19 di era tatanan normal baru. ANTARA/M Agung Rajasa/

    Pengunjung menikmati hidangan makanan di pusat jajanan serba ada (Food Court) di Bandung Electronic Center (BEC), Bandung, Kamis, 9 Juli 2020. Sejumlah pengelola restoran dan pusat jajanan menerapkan protokol kesehatan ketat seperti pembatas di meja makan dan pengaturan jarak meja guna mencegah penyebaran COVID-19 di era tatanan normal baru. ANTARA/M Agung Rajasa/

    TEMPO.CO, Jakarta - Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Rizky Syafitri mengatakan alasan membludaknya kasus positif Covid-19 akhir-akhir ini, adalah karena masyarakat belum ketat menerapkan protokol kesehatan.

    "Tertinggi itu 2.600 beberapa waktu lalu. Karena memang protokol kesehatan belum dilaksanakan terutama penggunaan masker di tempat-tempat di mana masyarakat sulit sekali untuk menjaga jarak," kata Rizky dalam diskusi di Polemik Trijaya FM, Sabtu 11 Juli 2020.

    Tempat-tempat itu, kata Rizky, adalah sekolah atau pesantren, atau di lokasi di mana orang banyak berkumpul. Selain tidak menggunakan masker, juga diperparah dengan sirkulasi udara yang tidak baik di tempat tersebut.

    Menurut dia, adaptasi kebiasaan baru atau new normal bukan hanya perlu diterapkan pada perilaku manusia saja. Namun lingkungan sekitar juga perlu diperbaiki. "Contohnya tadi, kalau sirkulasi tidak bagus sangat mungkin itu terjadi (penularan). Apalagi penggunaan masker tidak 100 persen," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Anggaran Bansos Rp 31 Triliun untuk 13 Juta Pekerja Bergaji di Bawah Rp 5 Juta

    Airlangga Hartarto memastikan pemberian bansos untuk pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta. Sri Mulyani mengatakan anggaran bansos hingga Rp 31 triliun.