Pengamat Sebut Publik Bisa Marah Jika Jokowi Tak Jadi Reshuffle

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi didampingi sejumlah Menteri termasuk Mentan Syahrul Yasin Limpo dan Menhan Prabowo Subianto meninjau lokasi food estate di Kalteng, Kamis (9/7/2020) (Biro Pers Setpres)

    Presiden Jokowi didampingi sejumlah Menteri termasuk Mentan Syahrul Yasin Limpo dan Menhan Prabowo Subianto meninjau lokasi food estate di Kalteng, Kamis (9/7/2020) (Biro Pers Setpres)

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesia Politican Review (IPR), Ujang Komarudin, mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak perlu ragu untuk mengganti para menteri yang kinerjanya buruk. Meski menjelang Pilkada 2020 dan dalam kondisi pandemi Corona, reshuffle kabinet menguntungkan Jokowi.

    "Justru jika tak ada reshuffle akan merugikan. Akan ada back fire pada Jokowi," katanya lewat pesan singkat, Sabtu, 11 Juli 2020.

    Dosen Politik Universitas Al-Azhar Indonesia itu mengatakan publik akan marah jika tidak ada kocok ulang kabinet. Mereka bakal menganggap ancaman reshuffle yang Jokowi sampaikan langsung dalam rapat kabinet sekadar gertak sambal. "Menteri-menteri yang jeblok kinerjanya masih dipelihara dan dipertahankan," ucap dia.

    Menurut Ujang, pemerintah Indonesia harus terbiasa dengan sistem dan taat kepada aturan yang ada. Indonesia tidak boleh bergantung pada satu figur menteri di kementerian. "Jadi jika terjadi reshuffle pun tak akan ada masalah. Karena sistem dan aturannya sudah berjalan," katanya.

    Dengan berjalannya sistem dan aturan yang ada, kata Ujang, maka menteri yang baru masuk tinggal melaksanakan tugas yang sudah ada sebelumnya. "Jadi ganti menteri di tengah pandemi atau menjelang Pilkada tak masalah," tuturnya.

    Dari sisi politik, reshuffle menjelang Pilkada 2020 diprediksi tidak akan mempengaruhi PDIP sebagai partai asal Jokowi dalam membangun koalisi di daerah dengan partai lain.

    Ia menilai reshuffle hanya akan mengubah peta politik di internal koalisi partai-partai pendukung. "PDIP partai pemenang Pemilu, PDIP juga banyak menang di daerah-daerah, dan PDIP sangat pede akan hal itu (sukses di Pilkada 2020)," ucap Ujang.

    Isu reshuffle mengemuka setelah Presiden Jokowi secara terbuka melontarkan ancaman bakal mengganti menteri-menteri yang performanya kurang memuaskan. Ancaman itu Jokowi sampaikan saat membuka rapat kabinet paripurna di Istana beberapa waktu lalu.

    Belakangan Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan tidak ada reshuffle karena kinerja menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju jilid 2 membaik. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Inpres Jokowi Mencampur Militer dengan Sipil dalam Penerapan Protokol Kesehatan

    Melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2020, Jokowi menginstruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk membantu penerapan protokol kesehatan menghadapi Covid-19.