TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan sedang mempelajari Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program Kartu Prakerja.
Perpres yang baru diteken Presiden Joko Widodo ini memperbarui aturan lama nomor 36 tahun 2020, yang diteken pada Maret. "Sedang dipelajari," kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, saat dihubungi, Jumat, 10 Juli 2020.
Pahala mengatakan revisi aturan itu telah sesuai rekomendasi KPK secara umum. Namun, pihaknya masih menunggu draf Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang akan mengatur program ini secara lebih teknis.
"Secara umum iya, tapi beberapa yang teknis di Permenko kami sedang tunggu," ujar Pahala. Dia mengatakan KPK turut diundang untuk membahas draf aturan menteri itu.
"Kalau Perpres kan poinnya sudah jelas, sekarang sedang didraf juga Permenko, KPK diundang hari ini," katanya.
Perpres baru Prakerja ini diteken Jokowi pada 7 Juli 2020. Peraturan itu berisi ketentuan pekerja yang boleh mengikuti program ini adalah mereka yang dirumahkan karena pandemi Covid-19.
Aturan itu melarang pejabat, anggota DPR hingga aparatur sipil negara untuk ikut program ini.
Selain itu juga terjadi perubahan perihal platform digital yang menjadi mitra melaksanakan proyek ini. Di dalam pasal 31 A aturan baru itu diatur mengenai pemilihan platform digital dan lembaga pelatihan tidak termasuk dalam lingkup pengaturan barang dan jasa pemerintah.
Mengenai pemilihan mitra, KPK merekomendasikan agar pemerintah meminta opini hukum Jaksa Agung Muda Tata Usaha Negara tentang kerja sama delapan platform digital dalam program Kartu Prakerja.
Ini untuk memastikan apakah platform digital itu termasuk dalam proses penyediaan barang dan jasa pemerintah atau bukan. "Rekomendasi kami adalah meminta opini ke Jamdatun," kata Pahala soal rekomendasi KPK terkait perpres soal prakerja ini.
