Ketua KPU: Banyak Faktor Warga Enggan ke TPS saat Pandemi

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPU, Arief Budiman, memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang lanjutan dengan dua orang terdakwa mantan komisioner KPU, Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, di gedung Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis, 4 Juni 2020. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua KPU, Arief Budiman, memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang lanjutan dengan dua orang terdakwa mantan komisioner KPU, Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, di gedung Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis, 4 Juni 2020. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arif Budiman mengatakan meningkatkan partisipasi pemilih di Pilkada bukan hanya jadi tugas KPU. Menurutnya ada banyak faktor yang menyebabkan masyarakat enggan datang ke tempat pemungutan suara (TPS).

    "Meningkatkan itu tidak bisa hanya diandalkan kepada KPU. KPU sosialisasi, menerapkan protokol kesehatan secara maksimal. KPU melayani pemilih yang tidak menggunakan masker dengan diberikan masker," kata Arif, dalam diskusi daring bersama Rumah Pemilu, Jumat, 10 Juli 2020.

    Arif mengatakan banyak penyebab yang jadi faktor pertimbangan masyarakat datang atau tidak datang ke TPS, misalnya tren Covid-19 yang naik. Bisa saja hal itu mempengaruhi keputusan datang tidaknya orang ke TPS.

    KPU, kata dia, menjalankan tugasnya dengan memberi pelayanan dan memberi alat pelindung yang cukup. Tetapi terkait partisipasi, membutuhkan kerjasama semua pihak. "Soal tingkat partisipasi jadi tanggung jawab kita bersama," ujarnya.

    Sebelumnya Arif dalam sebuah video wawancara bersama Antara mengatakan optimistis angka partisipasi Pilkada bukan hanya bisa terjaga di 77,5 persen seperti pemilu sebelumnya, tapi meningkat.

    Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo mengatakan target 77,5 persen partisipasi Pilkada 2020 sangat tinggi. Ari mengatakan KPU harus bekerja luar biasa untuk itu.

    "Dalam kondisi non-pilkada, public awarness membiasakan adaptasi kebiasaan baru saja masih rendah," tuturnya dalam diskusi daring bertajuk "Pilkada di Tengah Pandemi: Mendongkrak Partisipasi Pemilih, Mencegah Pilkada Ambyar", Jumat 10 Juli 2020.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Anggaran Bansos Rp 31 Triliun untuk 13 Juta Pekerja Bergaji di Bawah Rp 5 Juta

    Airlangga Hartarto memastikan pemberian bansos untuk pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta. Sri Mulyani mengatakan anggaran bansos hingga Rp 31 triliun.