Pemprov Bantah Klaster Secapa TNI AD Akibat Pelonggaran PSBB

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penunjuk arah menuju Secapa TNI AD di Hegarmanah, Bandung, Kamis, 9 Juli 2020. Hanya ada 17 orang yang saat ini dirawat dan diisolasi di Rumah Sakit Dustira Cimahi, sementara sisanya tidak menunjukkan gejala. TEMPO/Prima mulia

    Penunjuk arah menuju Secapa TNI AD di Hegarmanah, Bandung, Kamis, 9 Juli 2020. Hanya ada 17 orang yang saat ini dirawat dan diisolasi di Rumah Sakit Dustira Cimahi, sementara sisanya tidak menunjukkan gejala. TEMPO/Prima mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Berli Hutama Gelung Sakti mengatakan penambahan kasus baru Covid-19 di Jawa Barat bukan disebabkan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Ini terkait adanya klaster Secapa TNI AD dan klaster Unilever Bekasi.

    “Masih terlalu awal kalau kita menyimpulkan seperti itu (akibat  pelonggaran), tapi saya kira bukan,” kata Berli, di Bandung, Jumat, 10 Juli 2020.

    Dia mengatakan, penambahan kasus Covid-19 di Jawa Barat, termasuk dua klaster baru, masuk kategori transmisi lokal. Sementara kalau kasusnya dari daerah lain (imported case), kemungkinan karena pelonggaran.

    Berli mengatakan, penelusuran epidemiologi untuk klaster Sekolah Calon Perwira TNI AD itu dilakukan 2 kali. Pertama dilakukan oleh internal Secapa TNI AD pada 29 Juni 2020. Waktu itu baru ada sekitar 7 orang yang positif Covid-19. Secapa TNI AD baru melaporkan resmi kasus Covid tersebut pada 2 Juli 2020. 

    Menurut Berli, siswa Secapa TNI AD berasal dari seluruh Kodam di Indonesia. Siswa sudah berada di sekolah itu selama 5 bulan. “Saat ini bulan Juli adalah bulan terakhir mereka melakukan pendidikan. Seharusnya bulan ini mereka dilantik. Jadi sudah 5 bulan lalu di situ, jadi memang waktu itu belum Covid,” kata dia.

    Semenara untuk klaster Unilever di Kabupaten Bekasi, penularan terjadi bukan akibat aktivitas industrinya. Berli mengatakan, Gugus Tugas sudah menggelar tes massal untuk areal seputaran pabrik Unilever di Kabupaten Bekasi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Anggaran Bansos Rp 31 Triliun untuk 13 Juta Pekerja Bergaji di Bawah Rp 5 Juta

    Airlangga Hartarto memastikan pemberian bansos untuk pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta. Sri Mulyani mengatakan anggaran bansos hingga Rp 31 triliun.