Rekor Kasus Covid-19, Epidemiolog UI: Pemerintah Harus Mawas Diri

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas menyemprotkan disinfektan untuk mencegah penularan virus corona (Covid-19) di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat, 3 Juli 2020. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi di DKI Jakarta 14 hari ke depan hingga 16 Juli 2020. TEMPO/Subekti.

    Petugas menyemprotkan disinfektan untuk mencegah penularan virus corona (Covid-19) di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat, 3 Juli 2020. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi di DKI Jakarta 14 hari ke depan hingga 16 Juli 2020. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Pakar epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Pandu Riono, mendesak pemerintah untuk mawas diri dan mengevaluasi penanggulangan pandemi Covid-19.

    Menurut Pandu, jumlah kasus yang terus meningkat menunjukkan langkah pemerintah selama ini tidak tepat.

    “Harus mawas diri. Pemerintah sekarang harus mengevaluasi semua strategi dan langkah-langkah. Kenapa kok masih naik terus? Kenapa kenapa kok masih belum bisa mengendalikan pandemi ini?,” ujarnya kepada Tempo melalui telepon, Jumat, 10 Juli 2020.

    Jumlah kasus pasien positif Covid-19 di Indonesia tak kunjung terkendali. Bahkan pada Kamis, 9 Juli 2020 lalu, Juru Bicara pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto mengumumkan penambahan 2.657 kasus pasien positif baru.

    Angka tersebut sekaligus mencatatkan rekor tertinggi sejak kasus positif pertama kali diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020 lalu.

    Menurut Pandu, selain mengevaluasi, pemerintah juga harus meningkatkan jumlah tes dengan PCR (polymerase chain reaction) untuk penapisan dan meninggalkan penggunaan rapid test. “Tinggalkan semua kegiatan rapid test, fokus dengan PCR untuk screening,” ujarnya.

    Pandu mengatakan penggunaan rapid test tidak akurat, bahkan menipu. Sebab, kata dia, tes cepat hanya berfungsi mendeteksi antibodi yang diproduksi tubuh untuk melawan virus, sedangkan PCR benar-benar dapat mendeteksi keberadaan virus.

    ACHMAD HAMUDI ASSEGAF


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Anggaran Bansos Rp 31 Triliun untuk 13 Juta Pekerja Bergaji di Bawah Rp 5 Juta

    Airlangga Hartarto memastikan pemberian bansos untuk pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta. Sri Mulyani mengatakan anggaran bansos hingga Rp 31 triliun.