Mendagri Desak Kepala Daerah di Papua Cairkan Dana Pilkada 2020

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang juga Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian (kiri).

    Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang juga Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian (kiri).

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendesak para kepala daerah di Provinsi Papua segera mencairkan anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada 2020. “Saya minta kalau bisa Senin sudah 100 persen,” kata Tito dalam keterangan tertulis, Jumat, 10 Juli 2020.

    Tito menyayangkan daerah yang belum mencairkan NPHD padahal memiliki ruang fiskal yang cukup. Daerah itu seperti Kabupaten Waropen, Asmat, Pegunungan Bintang, Waropen, Nabire, dan Mamberamo Raya. “Saya minta semua untuk betul-betul segera dipenuhi secepat mungkin,” kata dia.

    NPHD perlu dicairkan untuk mendukung Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, dan aparat keamanan dalam menyelenggarakan dan mengawasi Pilkada 2020. Ia mengingatkan batas waktu pencairan NPHD sampai 15 Juli yang bertepatan dengan waktu pemutakhiran data pemilih.

    Total NPHD di Provinsi Papua yang sudah dicairkan sebesar Rp 214,033 miliar dari Rp 482,961 miliar. Pengiriman dana dilakukan via transfer bank ke KPUD masing-masing kabupaten dengan total dana Rp 31,455 miliar sesuai dengan jumlah yang diusulkan masing-masing KPUD.

    Dalam catatan Kemendagri, Kabupaten Keerom baru mencairkan NPHD untuk KPUD 32,50 persen. Sedangkan pencairan NPHD untuk KPUD Kabupaten Yalimo 99,73 persen, Bawaslu 44 persen, dan aparat keamanan masih nol persen.

    Untuk Kabupaten Supiori, pencairan NPHD KPUD 73,33 persen, Bawaslu 87,50 persen, dan aparat keamanan 57,14 persen. Lalu Kabupaten Nabire pencairan NPHD KPUD 43,24 persen, Bawaslu 50 persen, dan aparat keamanan 50 persen.

    Sementara di Kabupaten Waropen pencairan dana NPHD untuk Pilkada 2020 kepada KPUD 40 persen, Bawaslu 56 persen, dan aparat keamanan nol persen.

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penjelasan Bamsoet Terkait Aturan Kepemilikan Senjata Api 9mm

    Bamsoet meluruskan pernyataan terkait usul agar Polri memperbolehkan masyarakat memiliki senjata api 9mm untuk membela diri. Mengacu pada aturan.