ICW Kritik Penghentian Suap Pejabat Kemendikbud Oleh Staf UNJ

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kampus Universitas Negeri Jakarta (UNJ), 31 Agustus 2017. TEMPO/Rizki Putra

    Kampus Universitas Negeri Jakarta (UNJ), 31 Agustus 2017. TEMPO/Rizki Putra

    TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch menyoroti beda alasan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polda Metro Jaya soal dugaan suap kepada pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan oleh pegawai Universitas Negeri Jakarta (UNJ). 

    Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan kepolisian menyatakan perbuatan tidak memenuhi unsur tindak pidana. Namun, di satu sisi KPK menggunakan alasan tidak adanya unsur penyelenggara negara. “Dua dalih itu berbanding terbalik,” kata Kurnia dalam keterangan tertulis, Jumat, 10 Juli 2020.

    Kurnia mengatakan dari awal yakin kasus ini telah memenuhi unsur dalam ketentuan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi. Yakni perbuatan berupa pemerasan dan suap yang dilakukan oleh penyelenggara negara.

    ICW bahkan menduga ada motif lain yang perlu diungkap dari pemberian uang Tunjangan Hari Raya kepada pejabat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu. ”Bukan sebatas pemberian THR semata sebagaimana disampaikan oleh KPK,” kata dia.

    Kurnia mengatakan berdasarkan rilis yang disampaikan Deputi Penindakan KPK, Karyoto, sebenarnya sudah jelas menyebutkan bahwa Rektor UNJ diduga berinisiatif mengumpulkan uang Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Dekan Fakultas dan lembaga di UNJ agar nantinya bisa diserahkan ke pegawai Kemendikbud.

    Menurut Kurnia, pada bagian itu saja sudah ada dua dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi, yakni praktik pemerasan dan suap.

    Sebelumnya, Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menghentikan penyelidikan terhadap kasus pemberian Tunjangan Hari Raya yang diduga melibatkan Rektor UNJ Komarudin kepada pejabat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kepolisian menyatakan tidak menemukan unsur tindak pidana korupsi dalam kasus itu.

    UNJ membantah pemberian THR ini terkait dengan rektor. "Pada Rabu, 20 Mei 2020, DAN (Staf UNJ) pergi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk memberikan THR yang dikumpulkan secara sukarela sesuai kesepakatan bersama dengan menggunakan uang pribadi masing-masing pimpinan di UNJ (BUKAN UANG LEMBAGA) untuk para pegawai di Kemendikbud." Begitu status dalam akun Instagram resmi @unj_official pada Rabu, 27 Mei 2020. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penjelasan Bamsoet Terkait Aturan Kepemilikan Senjata Api 9mm

    Bamsoet meluruskan pernyataan terkait usul agar Polri memperbolehkan masyarakat memiliki senjata api 9mm untuk membela diri. Mengacu pada aturan.