Jokowi: Jangan Sampai Ekonomi Digas, Tapi Covid-19 Meningkat

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat meninjau lahan yang akan dijadikan

    Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat meninjau lahan yang akan dijadikan "Food Estate" atau lumbung pangan baru di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis 9 Juli 2020. Pemerintah menyiapkan lumbung pangan nasional untuk mengantisipasi krisis pangan dunia. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

    TEMPO.CO, Jakarta-Presiden Joko Widodo mengingatkan seluruh pemerintah daerah dan jajarannya agar berupaya menggerakkan kembali sektor ekonomi seiring dengan pengetatan protokol kesehatan. Jokowi tidak ingin, sangking semangatnya daerah menggenjot ekonomi, urusan kesehatan menjadi nomor dua.

    "Oleh sebab itu, betul-betul gas dan remnya itu betul-betul dikendalikan benar. Jangan sampai yang digas hanya ekonominya saja, tapi nanti COVID-nya meningkat, hati-hati. Dua-dua (ekonomi dan kesehatan) harus dikendalikan dengan baik," ujar Jokowi via telekonferensi dari Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis, 9 Juli 2020.

    Jumlah pasien positif Covid-19 di Indonesia per Kamis, 9 Juli 2020 telah mencapai 70.736. Angka tersebut berasal dari adanya penambahan kasus positif baru sebanyak 2.657 orang. Angka ini merupakan rekor baru pertambahan jumlah kasus Covid-19 terbanyak per harinya. Jokowi mengingatkan bahwa angka tersebut harus menjadi lampu merah.

    Presiden meminta semua daerah berhati-hati dan tetap mengendalikan kasus  Covid-19, termasuk daerah-daerah yang kasusnya terbilang sedikit. "Tetapi kalau angka yang masih kecil ini tidak dikendalikan baik, manajemen krisis tidak dilakukan, rakyat tidak diajak untuk kerja sama-sama, hati-hati. Jangan dianggap enteng," kata Jokowi.

    DEWI NURITA

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Anggaran Bansos Rp 31 Triliun untuk 13 Juta Pekerja Bergaji di Bawah Rp 5 Juta

    Airlangga Hartarto memastikan pemberian bansos untuk pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta. Sri Mulyani mengatakan anggaran bansos hingga Rp 31 triliun.