TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, mengatakan data penerima bantuan langsung tunai (BLT) dari Dana Desa akan diserahkan kepada Kementerian Sosial.
“Kami ingin menjadi basis utama untuk reformasi jaring pengaman sosial. Meski nanti tidak di wilayah Kemendes, tapi data ini akan kita kirim ke Kemensos,” kata Abdul Halim dalam webinar bersama KPK, Kamis, 9 Juli 2020.
Abdul Halim mengatakan, sebanyak 7.742.176 keluarga penerima mnafaat telah menerima BLT yang bersumber dari Dana Desa. Rinciannya, Sebanyak 6,8 juta atau 88 persen merupakan petani dan buruh tani, 4 persen nelayan, 2 persen buruh pabrik, 1 persen buruh, dan 5 persen pedagang UMKM. “Hari ini sudah masuk by name by address kurang lebih 6 juta sekian,” katanya.
Pendataan calon penerima BLT Dana Desa ini dilakukan relawan desa yang terdiri dari kepala desa, tokoh masyarakat, adat, agama, serta melibatkan ketua RT/RW. Basis pendataannya adalah RT dan mereferensi dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kemensos.
Meski banyak kendala mengenai DTKS, Abdul Halim menggunakan prinsip bahwa yang terdata adalah yang kehilangan mata pencaharian dan tidak sedang menerima apapun jaring pengaman sosial.
Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan menyambut baik upaya tersebut. Ia menilai, langkah memberikan data penerima BLT Dana Desa kepada Kemensos menyumbang perbaikan untuk DTKS. “KPK tidak boleh bilang DTKS hancur, tapi itu tidak di-update sejak 2015. Kebayang ya,” kata Pahala.
Pahala juga mengingatkan kepada Abdul Halim agar data tersebut dipastikan memiliki NIK. Sebab, ia menemukan ada 96 juta penerima bantuan yang terdata di DTKS tidak memiliki NIK.
