TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, mengatakan tindakan menangkap buron kasus korupsi cessie Bank Bali Joko Tjandra adalah urusan sepele bagi Kepolisian dan Kejaksaan. Menurut Mahfud, dua instansi penegak hukum ini semestinya mudah menangkap taipan pemilik bisnis Mulia Group tersebut.
"Itu soal sepele bagi polisi atau Kejaksaan Agung kalau mau menangkap orang yang begitu. Gampang mengendusnya. Sehingga kalau nggak bisa keterlaluan lah," ujar Mahfud dalam keterangannya melalui rekaman suara, Rabu 8 Juli 2020.
Mahfud Rabu malam, 8 Juli 2020, mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak yang terkait untuk merencanakan penangkapan Joko Tjandra. Pada pertemuan yang digelar di kantor Kemenkopolhukam tersebut, hadir Dirjen Dukcapil Kemendagri, Dirjen Imigrasi dari Kemenkumham, Wakil Jaksa Agung, dan lima orang dari Kantor Staf Presiden.
Pemerintah, ujar Mahfud, optimis dapat menangkap buron kasus korupsi Cessie Bank Bali, Joko Tjandra. Menurutnya menangkap Joko adalah hal sepele bagi Kepolisian, dan Kejaksaan Agung."Negara ini malu kalau dipermainkan oleh JokoTjandra. Polisi yang hebat masa nggak bisa nangkap. Kejaksaan Agung yang hebat seperti itu masa nggak bisa nangkap," ujar Mahfud.
Menurut Mahfud dalam pertemuan itu pemerintah optimis dapat menangkap Joko Tjandra. Baik Polri, maupun Kejaksaan Agung menurutnya bertekad untuk mencari dan menangkap Joko. Baik secara bersama mau pun menurut kewenangan masing-masing.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengatakan, sempat berbicara dengan seorang ahli mengenai kasus Joko. Mahfud mengatakan menurut sang ahli, menangkap Joko adalah soal sepele bagi Polisi dan Kejagung.
Adapun Mahfud mengatakan bahwa Kementerian Hukum dan HAM dan Kemendagri dalam kasus Joko Tjandra akan memberikan dukungan dari dokumen kependudukan dan keimigrasian. Sedangkan istana melalui KSP akan membantu seandainya dibutuhkan instrumen administratif dari pemerintah.