Tanya Resuffle ke Jokowi, Syarief: Kabinet Diminta Kerja Maksimal

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua MPR Syariefuddin Hasan mengatakan pertemuan dengan Wakil Presiden Terpilih Ma'ruf Amin juga akan bahas tentang amandemen UUD 1945.

    Wakil Ketua MPR Syariefuddin Hasan mengatakan pertemuan dengan Wakil Presiden Terpilih Ma'ruf Amin juga akan bahas tentang amandemen UUD 1945.

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima seluruh pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Istana Bogor, Rabu, 8 Juli 2020. Ketua MPR, Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengatakan, ada banyak isu terkini yang dibahas dalam pertemuan itu. Bahkan, kata dia, mereka sempat membahas isu reshuffle kabinet.

    Bamsoet menyebut, isu itu ditanyakan oleh Wakil Ketua MPR Syarief Hasan yang merupakan politikus Demokrat. "Tadi Pak Syarief Hasan juga menyampaikan soal reshuffle. Presiden menyampaikan bahwa ini adalah masih kewenangan beliau. Jadi tidak tahu apakah reshuffle atau tidak," ujar politikus Golkar itu sambil tertawa saat menyampaikan keterangan pers usai pertemuan di Istana Bogor, Jawa Barat pada Rabu, 8 Juli 2020.

    Syarief kemudian menimpali bahwa presiden menjawab secara implisit menginginkan kabinet bekerja maksimal. "Secara implisit, Bapak Presiden mengatakan menginginkan kabinet ini bekerja maksimal. Secara implisit begitu. jadi, silakan diartikan sendiri," ujar Syarief sambil tersenyum.

    Isu reshuffle kabinet mencuat usai video kemarahan Presiden Jokowi terhadap jajaran menterinya diunggah pada 28 Juni lalu di Youtube resmi Sekretariat Presiden atau 10 hari setelah pidato itu disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni 2020.

    Dalam video berdurasi 10 menit itu, Jokowi menegur keras jajaran menterinya yang ia sebut belum satu perasaan, terhadap adanya sense of crisis di Indonesia akibat Covid-19. Jokowi mengatakan tak ada progres signifikan yang dibuat para menterinya dalam menanggulangi pandemi ini. Bahkan, Jokowi mengancam akan membubarkan lembaga atau mereshuffle kabinetnya jika diperlukan.

    Sejumlah pengamat melihat ada potensi partai-partai di luar pemerintahan bergabung jika Jokowi benar-benar melakukan perombakan kabinet. Saat ini, hanya PKS, PAN, dan Demokrat yang berada di luar pemerintahan. PKS sudah menegaskan posisi akan tetap berada di jalan oposisi dan berharap PAN dan Demokrat tetap bersama di luar pemerintahan pula.

    DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kenali Penyebab dan Cara Mencegah Upaya Bunuh Diri

    Bunuh diri tak mengenal gender. Perempuan lebih banyak melakukan upaya bunuh diri. Tapi, lebih banyak laki-laki yang tewas dibanding perempuan.