Tahapan SKB CPNS 2019 Akan Dilanjutkan Mulai September 2020

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Peserta bersiap mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat, Jakarta, Senin, 27 Januari 2020. Pelaksanaan tes CPNS telah mulai dilakukan di 34 provinsi dan beberapa kabupaten di seluruh Indonesia hari ini. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Peserta bersiap mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat, Jakarta, Senin, 27 Januari 2020. Pelaksanaan tes CPNS telah mulai dilakukan di 34 provinsi dan beberapa kabupaten di seluruh Indonesia hari ini. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah akan segera menuntaskan proses seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019 yang tertunda karena pandemi Covid-19.

    Tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) CPNS 2019 sebelumnya masih tertunda karena pandemi. “SKB akan dilanjutkan bulan September-Oktober 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan," ujar Tjahjo lewat keterangan tertulis, Rabu, 8 Juli 2020.

    Kementerian PAN-RB dan BKN, kata Tjahjo, akan terus melakukan koordinasi dengan BNPB (Gugus Tugas Covid-19) dan Kementerian Kesehatan, untuk memastikan agar pelaksanaan SKB benar-benar memenuhi standar protokol kesehatan.

    Mengingat tahapan seleksi CPNS 2019 yang belum tuntas ini, pemerintah meniadakan rekrutmen CPNS 2020. Namun, Tjahjo menyebut, rekrutmen ASN untuk tahun 2021 akan dilaksanakan.

    "Saat ini sedang dilakukan proses pengajuan serta verifikasi dan validasi usulan masing-masing instansi pemerintah. Proses ini akan mempertimbangkan kebutuhan untuk pembangunan nasional dan daerah, serta hasil evaluasi dampak pandemi Covid-19," ujar Tjahjo Kumolo.

    DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.