Sejarawan LIPI: Isu Komunisme Dibangkitkan untuk Pilpres 2024

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Massa Aliansi Nasional Anti Komunis membawa poster saat melakukan aksi unjuk rasa menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu, 24 Juni 2020. Massa tampak membawa sejumlah poster dan spanduk yang isinya terkait penolakan terhadap perubahan Pancasila dan paham komunisme di Indonesia. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Massa Aliansi Nasional Anti Komunis membawa poster saat melakukan aksi unjuk rasa menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu, 24 Juni 2020. Massa tampak membawa sejumlah poster dan spanduk yang isinya terkait penolakan terhadap perubahan Pancasila dan paham komunisme di Indonesia. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam, menilai munculnya isu komunisme berkaitan dengan kepentingan politik menuju pemilihan presiden atau Pilpres 2024.

    “Fenomena belakangan ini saya kira berkaitan dengan menghadapi tahun 2024, ketika akan ada Pilpres, maka ada pihak-pihak berkepentingan menghidupkan isu komunisme ini,” kata Asvi lewat keterangan tertulis, Selasa, 7 Juli 2020.

    Dia menengarai pihak yang memunculkan isu ini ingin menegakkan kembali kekuasaannya. Persis, kata dia, sama dengan cara yang dulu dilakukan Soeharto, yakni menjadikan komunisme sebagai musuh bersama. 

    "Mereka dengan sengaja ingin menggoyang masyarakat dengan berkata soal kebangkitan PKI,” ujar Asvi.

    Padahal, faktanya, kata Asvi, komunisme sudah punah dengan adanya TAP MPRS Nomor 25/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI. "Mudah-mudahan rakyat memahami dan tak termakan hantu komunisme,” ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Anggaran Bansos Rp 31 Triliun untuk 13 Juta Pekerja Bergaji di Bawah Rp 5 Juta

    Airlangga Hartarto memastikan pemberian bansos untuk pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta. Sri Mulyani mengatakan anggaran bansos hingga Rp 31 triliun.