Birokrasi Gemuk, Pemerintah Mulai Kaji Pembubaran Lembaga Negara

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo menyebut pemerintah mulai mengkaji pembubaran lembaga negara atau komisi untuk merampingkan birokrasi yang selama ini dinilai terlalu gemuk.

    Tjahjo mengatakan, saat ini ada sebanyak 96 lembaga/komisi baik yang dibentuk melalui undang-undang atau pun melalui peraturan pemerintah/ peraturan presiden.

    "KemenPAN-RB mencoba melihat mencermati lembaga-lembaga yang urgensinya belum maksimal dan memungkinkan untuk diusulkan pembubaran," ujar Tjahjo dalam keterangannya, Selasa, 7 Juli 2020.

    Selama era kepemimpinan Presiden Joko Widodo sejak 2014, kata Tjahjo, sudah ada 24 lembaga/komisi yang dihapus. "Sekarang masih ada 96 yang sedang kami cek mana yang memungkinkan dihapus. Tapi, bukan 96 lembaga/komisi dihapus semua," ujar bekas Menteri Dalam Negeri ini.

    Soal pembubaran lembaga ini sempat disinggung Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet paripurna di Istana, 18 Juni lalu. Saat itu, Jokowi kesal karena menterinya dinilai tidak bekerja maksimal di tengah krisis pandemi Covid-19.

    Bahkan, Jokowi mengancam akan membubarkan lembaga atau me-reshuffle kabinetnya jika diperlukan. "Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya," ujar Jokowi dalam video yang diunggah di Youtube resmi Sekretariat Presiden pada 28 Juni lalu.

    DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penjelasan Bamsoet Terkait Aturan Kepemilikan Senjata Api 9mm

    Bamsoet meluruskan pernyataan terkait usul agar Polri memperbolehkan masyarakat memiliki senjata api 9mm untuk membela diri. Mengacu pada aturan.