TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan bahwa Pemerintah sudah menyatakan sikap menolak dan menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Meski begitu, ia mempersilakan masyarakat yang masih ingin menggelar aksi unjuk rasa dalam menolak RUU HIP.
“Jika mau demo tidak apa-apa, itu menunjukkan demokrasi tumbuh, kita tidak akan menghalangi demo. Demo silahkan asal jangan destruktif dan ikuti protokol kesehatan,” ujar Mahfud dalam keterangan tertulis, Senin malam, 6 Juli 2020.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut meminta DPR kembali mempertimbangkan dan meminta masukan dari masyarakat. Ia kembali menegaskan bahwa terkait RUU HIP, sikap pemerintah sudah final bahwa menolak segala tafsir tentang Pancasila dalam RUU tersebut.
Terkait adanya usulan untuk dijadikan rancangan undang-undang Pembinaan Ideologi Pancasila, Mahfud menyatakan, akan membicarakan lebih lanjut. Ia mengatakan selama ini pembahasannya ada di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
“Nah kalau sekarang mau ditingkatkan menjadi undang-undang silakan saja. Karena tidak ada yang secara prinsip menentang Ideologi Pancasila. Itu hanya organisasi yang wajib mensosialisasikan dan membumikan Pancasila di dalam kehidupan bernegara, bukan dengan tafsir baru,” kata Mahfud.
Hingga saat ini, aksi demonstrasi menolak RUU HIP masih marak. Penolakan dilakukan umumnya di depan Gedung DPR RI. Massa menolak RUU HIP karena dinilai berpotensi menggeser nilai-nilai utama dalam Pancasila.
