Lurah dan Dukcapil Bantah Istimewakan Pembuatan KTP Joko Tjandra

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Joko S Tjandra. Dok. TEMPO: Amatul Rayyani

    Joko S Tjandra. Dok. TEMPO: Amatul Rayyani

    TEMPO.CO, Jakarta -  Lurah Grogol Selatan Asep Subhan membantah telah mengistimewakan buronan Kejaksaan Agung Joko Tjandra dalam mengurus KTP elektronik di wilayah itu.

    "Tidak ada yang diistimewakan, kalau data sudah lengkap, jaringan terkoneksi baik, dan blanko tersedia, KTP dapat dicetak dalam hitungan jam," kata Asep saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin, 6 Juli 2020.

    Asep menyebutkan, layanan prima di Kelurahan Grogol dapat diakses bagi seluruh warga yang datang mengurus administrasi kependudukan asal memenuhi tiga unsur tersebut.

    "Seluruh warga yang membutuhkan layanan KTP kita upayakan selesai dalam satu hari, kalau memungkinkan di bawah satu jam," katanya.

    ADVERTISEMENT

    Menurut Asep, selama pandemi Covid-19 blanko KTP elektronik di Satpel Dukcapil kelurahan terpenuhi dari Kementerian Dalam Negeri. Sehingga pencetakan KTP elektronik tidak menjadi kendala, bisa dilakukan di hari yang sama.

    "Blanko selama ini tercukupi dari Kementerian Dalam Negeri, kalau bisa kita laksanakan seefisien dan secepat mungkin kenapa kita nangguh-nangguhkan," kata Asep.

    Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan Abdul Haris.

    Menurut Abdul Haris, KTP elektronik dapat langsung dicetak seketika jika status kependudukan seseorang dalam sistem kependudukan dan pencatatan sipil sudah siap untuk dicetak (print ready record/PRR).

    "Jadi datanya (Djoko) ada dan belum pernah rekam KTP-e. Jadi kenapa bisa satu hari selesai, karena sudah mengurus uji ketunggalan dan itu sudah print ready record (PRR)," kata Haris.

    Haris menambahkan, proses pengurusan KTP Joko Tjandra sah karena yang bersangkutan masih terdaftar sebagai penduduk lama di Kelurahan Grogol Selatan dan memegang NIK lama belum direkam KTP elektronik.

    "Jadi sah saja, orang dia penduduk lama, pemegang NIK lama dan kebetulan saat itu dia hadir di kelurahan, rekam, difoto dan tidak ada masalah," kata Haris.

    Haris juga memastikan saat Joko melakukan perekaman KTP elektronik hanya diterima oleh petugas PJLP yang tidak mengenal statusnya sebagai buronan Kejaksaan Agung. Sehingga dilayani seperti warga biasa.

    Joko Tjandra mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggunakan KTP DKI Jakarta pada 8 Juni 2020. Padahal, buronan kasus Bank Bali ini telah kabur dari Indonesia sejak 2009 dan telah berpindah kewarganegaraan Papuan Nugini.



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    5 Medali Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020, Ada Greysia / Apriyani

    Indonesia berhasil menyabet 5 medali di Olimpiade Tokyo 2020. Greysia / Apriyani merebut medali emas pertama, sekaligus terakhir, untuk Merah Putih.