Naiknya Calon Tunggal di Pilkada Dianggap Turunkan Demokrasi

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas membawa kotak berisi kertas suara, bilik suara, dan logistik lain untuk didistribusikan menjelang pilkada serentak di Kelurahan Beji, Depok, Jawa Barat, 26 Juni 2018. Ribuan personel anggota kepolisian akan mengamankan 3.810 tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh Kota Depok. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Petugas membawa kotak berisi kertas suara, bilik suara, dan logistik lain untuk didistribusikan menjelang pilkada serentak di Kelurahan Beji, Depok, Jawa Barat, 26 Juni 2018. Ribuan personel anggota kepolisian akan mengamankan 3.810 tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh Kota Depok. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan semakin banyaknya calon tunggal di Pilkada 2020 akan membuat kontestasi menjadi tak kompetitif. Akibatnya, kata Titi, tak ada adu gagasan yang konstruktif untuk pembangunan daerah.

    "Kualitas demokrasi lokal terdegradasi dan mutu kompetisi terdistorsi, serta memicu apatisme dan keengganan warga untuk berpartisipasi dalam pemilihan," kata Titi kepada Tempo, Senin, 6 Juli 2020.

    Titi mengatakan keberadaan calon tunggal di pilkada Indonesia adalah anomali. Dalam praktik global, kata dia, calon tunggal terjadi di daerah pemilihan kecil sehingga partai tak merasa terlalu terganggu eksistensinya. Selain itu calon tunggal juga menjadi cara rezim otoriter menyingkirkan lawan politik mereka.

    Sedangkan di Indonesia, kata Titi, calon tunggal terjadi di daerah pemilihan yang besar dengan jumlah pemilih banyak dan sistem multipartai. Titi mengatakan mestinya eksistensi partai politik dibangun dengan mengusung calon sekaligus menguji kemampuan mesin politik partai dalam kompetisi. "Sayangnya pragmatisme politik lebih dominan," ujar dia.

    ADVERTISEMENT

    Perludem pun memperkirakan Pilkada 2020 akan diisi oleh semakin banyak calon tunggal, jika tak ada perubahan orientasi dan komitmen demokrasi elite partai politik. Merujuk data Kementerian Dalam Negeri, kata Titi, ada lebih dari 200 inkumben yang akan kembali maju di Pilkada 2020.

    Menurut Titi, ongkos pilkada yang makin mahal akibat kebutuhan pemenuhan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19 akan membuat ruang gerak kandidat semakin terbatas dalam menjangkau pemilih. Dalam hal ini, calon inkumben secara politik dan kontestasi elektoral jauh lebih mempunyai insentif dan keleluasaan ruang gerak dibanding penantang.

    Bisa jadi, kata Titi, para aktor politik dan partai politik kian pragmatis dan memilih tidak maju atau mengusung pasangan calon di pilkada. "Ini bisa memicu parpol lebih pragmatis dengan memilih merapat pada petahana ketimbang membangun perlawanan melalui kontestasi di pilkada," ujar Titi.

    Kenaikan jumlah calon tunggal di Pilkada 2020 ini juga diprediksi oleh peneliti Kode Inisiatif Muhammad Ikhsan Maulana. Menurut dia, ada kenaikan jumlah calon tunggal sebesar dua hingga tiga kali lipat dibanding Pilkada 2018.

    Menurut catatan Kode Inisiatif, ada tiga calon tunggal dari 269 daerah di Pilkada 2015. Kemudian ada sembilan calon tunggal dari 101 daerah di Pilkada 2017 atau meningkat tiga kali lipat dari Pilkada 2015. Pada Pilkada 2018, jumlah calon tunggal menjadi 16 dari 171 daerah pemilihan, meningkat hampir dua kali lipat dari Pilkada 2017.

    "Kalau meningkat dua kali lipat bisa 30-an calon tunggal di Pilkada 2020," kata Ikhsan kepada Tempo, Senin, 6 Juli 2020.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pujian dan Kado Menghujani Greysia / Apriyani, dari Sapi hingga Langganan Berita

    Indonesia hujani Greysia / Apriyani dengan sanjungan dan hadiah. Mulai dari sapi, emas sungguhan, sampai langganan produk digital. Dari siapa saja?