KPK Setor Rp 800 Juta ke Negara dari 2 Kasus Korupsi

Reporter

Editor

Amirullah

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (keempat kiri) didampingi Deputi Penindakan Brigjen Pol Karyoto (kedua kiri) dan Jubir KPK Ali Fikri (kanan) menghadirkan kedua tersangka baru hasil pengembangan kasus dugaan suap proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Aries HB (kedua kanan) dan Ramlan Suryadi (ketiga kiri) dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Senin, 27 April 2020. Ini merupakan kali pertama KPK menampilkan tersangka dalam konferensi persnya. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan Rp 800 juta ke kas negara. Duit itu berasal dari pembayaran denda dan uang pengganti dari dua terpidana kasus korupsi.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan jaksa eksekutor KPK menyerahkan sebanyak Rp 500 juta yang dibayar oleh mantan Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR, Kabupaten Muara Enim, Elfin MZ Muchtar. “Pembayaran denda sebesar Rp 200 juta dan pembayaran uang pengganti sebesar Rp 300 juta,” kata Ali, Ahad, 5 Juli 2020.

Elfin divonis 4 tahun penjar karena terbukti menjadi perantara suap Bupati Muara Enim nonaktif, Ahmad Yani terkait pembagian fee proyek. Elfin disebut juga menerima uang tunai sebesar Rp 1 miliar, tanah senilai Rp 2 miliar dan sepatu basket seharga Rp 25 juta.

Selain itu, Ali mengatakan jaksa juga menyetor sebanyak Rp 300 juta yang dibayarkan oleh terdakwa Nurlatifah, selaku istri mantan Bupati Karawang Ade Swara. Hakim menghukum Nur 5 tahun penjara karena terbukti menerima suap Rp 5 miliar bersama suaminya dari PT Tatar Kertabumi, anak perusahaan Agung Podomoro Land. Uang itu diberikan guna pengurusan pembuatan Surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang untuk Mal di Karawang.

“KPK akan terus memaksimalkan pemasukan bagi kas negara melalui asset recovery,” kata Ali.






KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

8 jam lalu

KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

Dodi Reza Alex divonis 6 tahun penjara. Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan kemudian mengurangi hukuman itu menjadi 4 tahun saja.


KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

14 jam lalu

KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

KPK menduga ada anggota DPR periode 2009-2014 dan pihak lainnya yang menerima suap Rp 100 miliar.


KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

15 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.


KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

17 jam lalu

KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

KPK mencegah 2 orang dalam kasus korupsi Garuda Indonesia. Kasus yang pernah menyeret Emirsyah Satar ke balik jeruji.


KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

17 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

Istri dan anak Lukas Enembe dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi kepada Gubernur Papua itu.


KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

1 hari lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

1 hari lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

1 hari lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

1 hari lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.