Kasus Bupati Kutai Timur, ICW: Dinasti Politik Penyakit Demokrasi

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bupati Kutai Timur, Ismunandar, resmi memakai rompi tahanan seusai terjaring OTT KPK kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 3 Juli 2020.  Penyidik juga menahan Kepala Bapenda Kutim, Musyaffa, Kepala BPKAD, Dedy Febriansara, Kepala Dinas PU, Aswandini dan dua orang tersangka pemberi suap, Aditya Maharani dan Deky Aryanto. TEMPO/Imam Sukamto

    Bupati Kutai Timur, Ismunandar, resmi memakai rompi tahanan seusai terjaring OTT KPK kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 3 Juli 2020. Penyidik juga menahan Kepala Bapenda Kutim, Musyaffa, Kepala BPKAD, Dedy Febriansara, Kepala Dinas PU, Aswandini dan dua orang tersangka pemberi suap, Aditya Maharani dan Deky Aryanto. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch berpendapat kasus korupsi yang menjerat Bupati Kutai Timur Ismunandar tak bisa dilepaskan dari problem dinasti politik di Indonesia. ICW berpendapat dinasti politik yang ada di Kutai Timur ibarat penyakit dalam sistem demokrasi.

    “Dinasti politik memang jadi penyakit dalam demokrasi,” kata peneliti ICW, Donal Fariz, lewat keterangan tertulis, Ahad, 5 Juli 2020.

    Seperti diketahui, Ismunandar dan istrinya Encek UR Firgasih yang juga Ketua DPRD Kutai Timur ditangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi karena diduga menerima suap. KPK menduga, Ismunandar dan Encek serta, 3 pejabat dinas di Kutai Timur menerima suap dengan mengatur jatah proyek di wilayah yang mereka pimpin.

    Menurut KPK, Ismunandar berperan menjamin kepada kontraktor bahwa anggaran proyek tidak akan dipotong. Sedangkan, Encek diduga mengintervensi penunjukan pemenang lelang proyek.

    ADVERTISEMENT

    Donal mengatakan dinasti politik yang muncul di Kutai Timur itu bersumber pada masalah kepartaian yang dikelola secara tidak demokratis. Walhasil, figur-figur yang disodorkan partai untuk menjadi pejabat publik seringkali bermasalah, seperti mantan narapidana kasus korupsi atau dari kelompok dinasti.

    Dia mengatakan partai politik perlu berbenah. “OTT kemarin saya lihat problem yang tidak akan berhenti sepanjang partainya tidak dibenahi,” ujar dia.

    Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango meminta masyarakat belajar dari kasus di Kutai Timur. Dia bilang ada peran masyarakat dari terpilihnya suami-istri menjadi pejabat eksekutif, sekaligus pimpinan legislatif. “Silahkan masyarakat mengambil pembelajaran,” kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti Istilah Kebijakan Pemerintah Atasi Covid-19, dari PSBB sampai PPKM

    Simak sejumlah istilah kebijakan penanganan pandemi Covid-19, mulai dari PSBB hingga PPKM, yang diciptakan pemerintah sejak 20 April 2020.